Mensos Pertanyakan Penyaluran PKH-BPNT Terhambat di Jateng
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyoroti temuan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) yang terhambat di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyoroti temuan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) yang terhambat di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.
Dari penyaluran PKH pada Tahap II, dari total 2.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak dapat transaksi ada 1.825 KPM di Kota Semarang, dan untuk KPM BPNT di Kabupaten Semarang di bulan September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.
-
Apa yang dilakukan Risma ketika ada sengketa dalam bansos? "Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,"
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bantuan apa saja yang diberikan Risma kepada korban bencana di Padang Pariaman? "Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial," tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Di mana Risma menyerahkan santunan kepada korban bencana? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Kenapa Risma jarang turun langsung bagikan bansos? Dia menyebut, akan turun langsung jika terjadi permasalahan di lapangan.
"Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan, dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu," kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (3/9) malam.
Dalam pertemuan, hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Pendopo Kabupaten Semarang.
Dari hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut. Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah.
Menurut keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal.
Terkait dengan permasalahan tersebut Risma meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.
Risma menekankan dalam Undangan-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif," kata dia.
Saat mendampingi Risma, anggota Komisi VIIl KH Buchori juga meminta bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping sosial proaktif mengatasi kendala dalam penyaluran bansos.
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera tersebut mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.
"Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Mensos tadi langsung memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos," kata Buchori.
Selain memastikan akselerasi penyaluran bantuan, Risma juga menyapa dan memberikan motivasi kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19 di Pendopo Kabupaten Semarang. Risma juga menyerahkan berbagai bantuan.
Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diserahkan bantuan stimulan graduasi PKH untuk dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing Rp2,5 juta.
Kemudian bantuan keserasian sosial untuk dua forum keserasian sosial di Kabupaten Semarang yakni Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang senilai Rp150 juta, dan dua forum di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang senilai Rp150 juta.
Dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos) disalurkaan bantuan kewirausahaan bagi Karang Taruna di Kabupaten Semarang yakni Karang Taruna Bina Muda (jenis bantuan traktor mini dan mesin pencacah rumput) dan Karang Taruna Dharma Remaja (Mesin Pencacah Pupuk dan Kipas Angin) dengan total bantuan sebesar Rp55.162.000.
Disalurkan juga bantuan paket vitamin dan masker sebanyak 1.270 paket (tujuh buah masker dan vitamin C, D dan Zinc) untuk 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan total bantuan 44.450 paket.
Kemudian bantuan penguatan daya tahan tubuh dan pencegahan Covid-19 bagi penerima manfaat di Yayasan Nurul Amal Ambarawa Kabupaten Semarang (100 Penerima Manfaat masing-masing Rp150.000), dengan total bantuan Rp75 juta. Total bantuan dari Ditjen Dayasos sebesar Rp120.162.000.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan bantuan melalui Balai Galih Pakuan Bogor, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Budhi Dharma Bekasi, Balai Tan Miyat Bekasi, Balai Besar Prof. DR Soeharso Surakarta, Balai Besar Kartini Temanggung, Balai Melati Jakarta, dan Balai Satria Baturraden. Bantuan berupa kewirausahaan, usaha (warung nasi, las, dan warung soto, steam cuci kendaraan, dan alat pembuatan keset), walker dan nutrisi, dan tongkat penuntun adaptif.
Melalui Balai Anak Antasena Magelang disalurkan bantuan Atensi berupa tabungan (untuk 103 anak), nutrisi (52 anak), kebutuhan dasar anak LKSA (307 anak) dengan total nilai Rp405 juta.
Melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin disalurkan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) untuk 42 KPM di Kota Semarang dengan nilai Rp840 juta; untuk 19 KPM di Kabupaten Semarang senilai Rp380 juta; dan untuk 73 KPM di Kabupaten Kendal senilai Rp1,46 miliar. Total bantuan RS RTLH menjangkau 134 KPM dengan nilai bantuan Rp2,68 miliar.
Baca juga:
Pemerintah Bagikan Sembako untuk UMKM & Masyarakat Terdampak Covid-19
Hati-Hati, Kartu Bansos Tak Terpakai Selama 105 Hari Otomatis Terblokir
Mensos: Aceh Sudah Lebih Baik Dalam Penyaluran Bansos
114 Anak di Lebak Kehilangan Orang Tua akibat Covid-19
Daftar Bansos yang Kembali Diperpanjang Bersamaan dengan PPKM
Risma: Pemda Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran