Menteri Agama tegaskan sidang isbat masih diperlukan

Menteri Agama tegaskan sidang isbat masih diperlukan. Lukman mengingatkan, meskipun Indonesia bukan negara Islam tapi pemerintah perlu terlibat dan bertanggungjawab mengawal penentuan hari raya umat Islam. Dia menegaskan, pemerintah tak bisa menyerahkan sepenuhnya urusan keagamaan kepada masing-masing individu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengusulkan agar pemerintah menggelar sidang isbat sekali saja untuk menetapkan kalender hijriah yang akan berlaku puluhan tahun. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menolak usulan tersebut.

"Sidang isbat diperlukan sebagai sarana bagi negara dalam hal ini pemerintah untuk bersepakat menentukan kapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan sebagainya. Kalau tidak ada isbat maka tidak ada forum, tidak ada mekanisme, tidak ada wadah medium tempat para pemuka agama, ulama-ulama, para kiai untuk duduk bersama, bermusyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka menentukan tadi itu," kata Lukman di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (26/5).

Lukman mengingatkan, meskipun Indonesia bukan negara Islam tapi pemerintah perlu terlibat dan bertanggungjawab mengawal penentuan hari raya umat Islam. Dia menegaskan, pemerintah tak bisa menyerahkan sepenuhnya urusan keagamaan kepada masing-masing individu.

"Negara harus ikut bertanggungjawab untuk memberikan acuan, pedoman, panduan kapan mengawali puasa ramadan. Kapan mengakhirinya yaitu menentukan 1 syawal, 1 Zulhijah terkait haji itu," tandas Lukman.

Lukman juga menekankan sidang isbat dipandang penting untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan umat.

"Jadi sidang isbat adalah sesuatu yang amat sangat diperlukan untuk bagaimana negara hadir dalam ikut memberikan acuan, pedoman, panduan bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya," tukasnya.

Baca juga:
Politisi Gerindra usul sidang isbat penentuan puasa dihapus