Merasa Dikhianati, Demokrat Turunkan Baliho Anies Baswedan

Partai Demokrat langsung menurunkan baliho Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan.

Anggota Majelis Tinggi DPP Demokrat Syarief Hasan mengatakan, penurunan baliho karena Anies dianggap berkhianat. Diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dikabarkan ditunjuk sebagai Cawapres Anies.

Penunjukan itu dilakukan di NasDem Tower, pada 29 Agustus 2023 malam yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Ya kita turunkan karena mengkhianati Demokrat" kata Syarief, kepada wartawan, Kamis (31/8).

Diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat dan anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan kabar mengejutkan.

Dia menyebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Keputusan ini dilakukan sepihak oleh Surya Paloh tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS.

Demokrat mendapatkan informasi dari Juru Bicara Anies Sudirman Said bahwa Surya Paloh menetapkan Cak Imin sebagai cawapres pada Selasa (29/8) malam di NasDem Tower. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai, keputusan tersebut bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang sudah diteken NasDem, PKS, dan Demokrat.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,” 

kata Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

merdeka.com

Selain piagam kerja sama, Riefky menyebut, keputusan Surya Paloh itu mengkhianati mandat yang sudah diberikan kepada Anies untuk memimpin Koalisi Perubahan. Sebelumnya, Surya Paloh mempersilakan Anies menentukan sendiri cawapresnya.

Riefky mengungkap, Anies Baswedan sebetulnya sudah memilih Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya sejak 14 Juni 2023. Namun, NasDem bermanuver dan menyiapkan koalisi bersama PKB.

"Pada 14 Juni 2023, capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya," kata Riefky.

Menurut Riefky, keputusan Anies memilih AHY sebagai cawapres telah disampaikan kepada pimpinan partai pendukungnya. Seperti Ketum NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, tidak ada satupun yang menolak nama AHY.

"Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," jelas Riefky.

"Menurut capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," sambungnya.

Anies menyampaikan memilih AHY karena memenuhi syarat dan kriteria. AHY dinilai berani dan bersedia menempuh risiko menjadi pendampingnya meski Demokrat terancam diambil alih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," ujar Riefky.

Kemudian, Koalisi Perubahan mendorong Anies segera mengumumkan penetapan calon wakil presiden karena desakan dari berbagai kalangan dan merosotnya elektabilitas Anies Baswedan.

Tim delapan telah menyusun rencana deklarasi. Tetapi tidak terwujud. Demokrat menduga penyebabnya adalah Anies patuh kepada Surya Paloh untuk menunda deklarasi.

"Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," ungkap Riefky.

Rencana deklarasi itu telah dikomunikasikan dengan Surya Paloh pada pertemuan di tanggal 24 Agustus 2023. Selanjutnya juga dibawa Anies ketika bertemu SBY dan juga Salim Segaf. Anies pun memutuskan untuk melakukan deklarasi pada awal September 2023.

"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," 

ujar Riefky.

merdeka.com

Keputusan supaya tidak menunda deklarasi telah ditandatangani oleh AHY pada 25 Agustus 2023. Isinya meminta AHY secara resmi bersedia menjadi calon wakil presiden.

"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," ujar Riefky.

Namun, terjadi perubahan mengejutkan. Ketika Surya Paloh secara sepihak menetapkan Cak Imin menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan pada 29 Agustus 2023 di NasDem Tower.