Minta harga BBM diturunkan, warga orasi di depan Mapolda Sumsel
Inti dari puisi adalah memaksa Presiden RI, Joko Widodo, menurunkan kembali harga BBM subsidi.
Belasan remaja yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 menggelar orasi di Mapolda Sumsel, Selasa (2/12). Selain meminta Polda Sumsel mendukung aspirasi rakyat yang menginginkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali diturunkan, aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang tewas terlindas barrakuda di Makassar beberapa hari lalu.
Di tengah orasi, salah satu massa mendeklamasikan puisi. Inti dari puisi adalah memaksa Presiden RI, Joko Widodo, menurunkan kembali harga BBM subsidi.
Selain diwarnai deklamasi puisi, para pendemo meletakkan satu topi polisi di jalan raya. Di samping topi, tertulis ucapan belasungkawa meninggalnya M Arif, saat melakukan aksi penolakan BBM di Makassar.
Di akhir orasi, topi itu dihadiahkan kepada anggota Polda Sumsel sebagai simbol perdamaian polisi dengan mahasiswa.
Koordinator aksi Derga Agung mengatakan, orasi ini bertujuan mengajak Polda Sumsel mendukung masyarakat supaya presiden menurunkan harga BBM subsidi. Dia menilai, kenaikan harga BBM subsidi sudah sangat menyengsarakan orang banyak.
"Kenaikan BBM subsidi sebagai bentuk tidak langsung akan masuknya investor asing ke Indonesia. Masyarakat pribumi akan semakin menjadi kacung dan babu negara asing," kata Derga.
Dikatakan Derga, Arif meninggal saat menggelar aksi terkait kenaikkan BBM subsidi. Dia tewas setelah diserang anggota Polri yang bertugas mengamankan aksi tersebut.
"Kita berharap, Polda Sumsel tidak melakukan hal serupa karena Polri tidak boleh anarkis. Cukuplah kejadian itu di Makasar dan jangan terulang di Palembang," kata Derga.
Mereka yang berorasi diketahui berstatuskan mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang. Mereka menggelar aksi dengan berjalan kaki dari kampus menuju Polda Sumsel. Aksi GNP 33 diterima oleh Subdit Pelayanan Masyarakat, yang diwakilkan oleh Kompol Jumali. Jumali berjanji, Polda Sumsel akan sekuat tenaga menghindari terjadinya kontak fisik dengan masyarakat, entah saat adanya orasi atau adanya tindak pidana.
"Kapolda Sumsel sudah menginstruksikan bahwa tugas Polri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi," pungkasnya.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Siapa yang melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU Batam? Di wilayah yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Batam.
-
Bagaimana cara pemerintah menghemat BBM? Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
-
Bagaimana cara untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dalam kelompok kolektif? “Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.