Mirip Rekomendasi Pansus Angket, Ini Poin Revisi UU KPK yang Disetujui DPR
Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa mengatakan persamaan itu terjadi merupakan sesuatu yang wajar. Yang terpenting, menurutnya, revisi ditujukan untuk memperbaiki atau memperkuat KPK.
DPR telah menyepakati Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). DPR telah setuju revisi tersebut sebagai usulan dewan.
Beberapa poin revisi mirip dengan hasil Pansus Angket KPK 2017. Misalnya, terkait pembentukan dewan pengawasan sampai kewenangan KPK untuk menghentikan kasus atau SP3.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Pada rekomendasi Pansus terkait aspek kelembagaan, KPK diminta membentuk pengawas independen dari unsur KPK dan tokoh independen. Pada aspek kewenangan, KPK diminta menjalankan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, serta dalam menjalankan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan harus memperhatikan hak asasi serta hukum acara pidana.
Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa mengatakan persamaan itu terjadi merupakan sesuatu yang wajar. Yang terpenting, menurutnya, revisi ditujukan untuk memperbaiki atau memperkuat KPK. Terkhusus KPK dapat menghentikan kasus atau SP3 untuk memberikan kepastian hukum. Soal SP3 ini, Desmond menilai KPK harus sesuai dengan KUHAP.
"Persoalannya itu dalam rangka memperbaiki KPK atau memperkuat KPK. Menurut saya normal saja kalau hari ini ga ada SP3 itu bertentangan dengan ilmu hukum dan negara hukum," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).
Semua fraksi telah menyampaikan pandangannya secara tertulis dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Kamis (5/9). Ada enam poin yang sudah disepakati oleh DPR dalam revisi tersebut.
1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen. Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk kepada peraturan perundang- undangan di bidang aparatur sipil negara.
2. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK
3. KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia (integrated criminal justice system). Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
4. Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.
5.. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah 5 (lima) orang. Dewan Pengawas KPK tersebut, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas
6. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru yang berdasarkan putusan praperadilan.
Baca juga:
Muncul Dewan Pengawas, Aturan Penyadapan dan SP3 di Draf Revisi UU KPK
Langkah DPR Setujui Revisi UU KPK Buat Suram Pemberantasan Korupsi
Menkumham Tak Tahu DPR Akan Revisi UU KPK
Seluruh Fraksi Partai di DPR Setuju Revisi UU KPK
DPR Klaim Tak Lemahkan KPK Lewat Revisi UU
Diam-Diam, DPR Siapkan Revisi UU KPK