MK dan MA Tolak Gugatan TWK, KPK Minta Lembaga Lain Patuhi
Menurut Nurul, MK dan MA telah memutuskan bahwa Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara peralihan pegawai KPK menjadi ASN adalah konstitusional dan sah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan uji materil pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Lembaga lain pun diminta untuk mematuhi putusan tersebut.
"KPK mengapresiasi putusan dari MK dan MA untuk menegakkan supremasi hukum dan ini menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada lembaga-lembaga lain yang membersamai dan menandingi kewenangan MK dan MA sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menguji dan menilai," tutur Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (10/9/2021).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Menurut Nurul, MK dan MA telah memutuskan bahwa Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara peralihan pegawai KPK menjadi ASN adalah konstitusional dan sah.
"Hal ini menepis tuduhan bahwa Perkom 01/2021 yang di dalamnya mengatur TWK pembentukannya dilakukan secara maladministrasi, termasuk tuduhan bahwa melanggar HAM sebagai hak konstitusional pegawai KPK," jelas dia.
Meski begitu, Nurul menghargai segenap pihak dan pegawai KPK yang telah menyalurkan hak konstitusionalnya lewat permohonan pengujian tafsir terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.
"Karena lawan dalam upaya hukum adalah sahabat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan putusan MK dan MA yang final dan binding ini, kami harapkan sebagai akhir dari perdebatan TWK KPK dan mengajak semua pihak secara dewasa menerima putusan ini," Nurul menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
MA Tolak Gugatan Pegawai KPK Terkait Aturan Tes Wawasan Kebangsaan
Komnas HAM Ingin Jelaskan Langsung ke Jokowi soal Polemik TWK KPK
Sudah Serahkan Rekomendasi TWK KPK, Komnas HAM Tunggu Respons Jokowi
Pegawai Nonaktif KPK Harap Jokowi Respons Positif Rekomendasi Komnas HAM
MAKI Sayangkan MK Tolak Uji Materi UU KPK Terkait Alih Status Pegawai Jadi ASN
4 Hakim MK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK