MK: Secara logika tak ada keuntungan curi berkas Pilkada Dogiyai

MK: Secara logika tak ada keuntungan curi berkas Pilkada Dogiyai. Sebab, menurut Hakim Konstitusi MK, I Made Dewa Palguna, berkas yang dicuri itu masih harus dilengkapi dan setelah dilengkapi berkas yang lama sudah tidak diperlukan. Kasus ini, kata dia, baru pertama kali terjadi di MK.

Berkas perkara Pilkada Dogiyai, Papua dinyatakan hilang saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkas tersebut diketahui telah dicuri oleh empat orang dalam MK sendiri pada waktu tengah malam.

Hakim Konstitusi MK, I Made Dewa Palguna menjelaskan, keempat pencuri berkas yang terdiri dari dua Satpam dan dua PNS tersebut telah diberi sanksi berupa pemecatan. Usai dipecat, keempatnya langsung dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Maka dari itu, ia meminta kepolisian mengungkap motif dibalik pencurian.

"Harus mengambil tindakan tegas baik secara administratif maupun secara pidana," kata Palguna saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/3).

Palguna mengatakan motif pencurian harus diungkap karena dirinya menyebut secara logika tak ada keuntungan yang diambil dalam berkas tersebut. Pasalnya, kata dia, berkas yang dicuri itu masih harus dilengkapi dan setelah dilengkapi berkas yang lama sudah tidak diperlukan.

"Ini akan terungkap ketika proses pidananya disidangkan," katanya.

Kasus pencurian, kata Palguna, baru pertama kali terjadi di MK. Dia mengatakan lewat sanksi tegas berupa pemecatan dan sanksi pidana diharapkan hal serupa tak kembali terulang.

Seperti diketahui, awalnya, kasus hilangnya dokumen di MK ini diungkap oleh kubu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, Markus Waine-Angkian Goo, sebagai pihak pemohon di MK. Kemudian, MK membentuk tim penyelidikan yang akhirnya ditemukan 4 pegawainya terlibat.

"Yang terlibat dua PNS dan dua sekuriti, sekarang sudah diberhentikan," kata Jubir MK Fajar Laksono saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/3).

Fajar menjelaskan, kehilangan dokumen ini sangat merisaukan bagi MK. Padahal, sistem pengamanan di MK sendiri, disebutnya sudah sangat baik. Karena itu, dengan mudah pihaknya mengetahui siapa yang mencuri dokumen tersebut.

"Berkas hilang itu diketahui karena sistem yang kita terapkan bekerja dengan baik. Pengamanan pemberkasan, admin bekerja dengan baik, makanya begitu ada satu saja berkas yang tidak berada pada tempatnya, langsung terdeteksi, begitu tahu barang itu tidak ada di tempatnya, maka dicari siapa tahu keselip, setelah dicari yang bersangkutan, rupanya tidak ketemu, setelah itu kemudian inisiatif jangan-jangan ada orang yang mengambil, dilihat dari CCTV," jelas Fajar.

Penelusuran pun dilakukan sehari sebelum berkas itu dinyatakan hilang melalui CCTV. Di situ terlihat, ada dua sekuriti yang masuk ke dalam ruang pemberkasan dan mengambil dokumen tersebut.

"Ada 2 sekuriti yang mengambil, malam hari jam 1 lewat, setelah itu kedua orang itu dipanggil diperiksa, sampai kemudian proses pemeriksaan menyebutkan nama-nama yang memerintahkan, menyuruh, nah akhirnya disebut nama 2 PNS itu," jelas dia.

Soal dugaan pencurian didalangi oleh pihak yang berperkara, MK tak mau berpolemik. Menurut dia, itu hanya sebuah spekulasi dan saat ini tengah ditangani kepolisian untuk menindaklanjuti lebih jauh.

Sementara soal persidangan sengketa Pilkada Dogiyai sendiri, Fajar menegaskan, hal itu tetap lanjut. Sebab, kata dia, dokumen yang dicuri merupakan permohonan awal dari pemohon. Sementara permohonan tersebut sudah dilakukan perbaikan. Sehingga tidak mempengaruhi persidangan.

Baca juga:
Polisi terus dalami motif pencurian berkas Pilkada Dogiyai di MK
Ketua MK: Empat orang curi berkas Pilkada Dogiyai sudah dipecat
2 PNS dan 2 sekuriti MK terbukti curi dokumen Pilkada Dogiyai
Berkas sengketa Pilkada Dogiyai hilang usai diajukan ke MK