Modernisasi Alutsista Polairud Diharapkan Bisa Tekan Kejahatan Perairan
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) di Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud). Hal ini untuk menjaga keamanan perairan dan udara Indonesia.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) di Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud). Hal ini untuk menjaga keamanan perairan dan udara Indonesia.
Politisi Partai NasDem ini mengingatkan, para pelaku kejahatan di perairan tak hanya mengembangkan modus dengan melibatkan nelayan tradisional sebagai penyamaran, namun juga alat yang lebih canggih, seperti telekomunikasi.
-
Apa harapan DPR terhadap Polri dalam menjaga kondusifitas ruang digital selama Pilkada? Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
-
Kapan DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Mengapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri dalam melakukan patroli siber selama Pilkada? Langkah antisipasi Polri ini pun lantas turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
Banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai Indonesia juga menjadi kendala tersendiri dalam hal pengawasan. Dengan modernisasi Alutsista, termasuk penambahan armada, diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan penindakan kejahatan di perairan Indonesia.
"Para pelaku kejahatan selain terus mempercanggih modusnya, juga mengembangkan alat yang digunakan, salah satunya tentu telekomunikasi. Mereka juga memanfaatkan banyaknya celah berupa dermaga kecil atau biasa disebut jalur tikus yang tersebar di Indonesia," terang Sahroni dalam keterangannya, Selasa (4/11).
Dia berharap, dengan penambahan 23 kapal dan pesawat serta helikopter, membuat pengawasan di perairan semakin maksimal.
"Sehingga penyelundupan baik ke dalam ataupun keluar negara kita dapat terus ditekan," pesan pria dengan ikon Anak Priok yang kembali maju menjadi Caleg DPR dari Dapil Jakarta III ini.
Sahroni menekankan pentingnya sinergitas antara stakeholder, di antaranya dengan Bakamla, TNI AL dan Bea Cukai. Selain penyelundupan berbagai sumber daya alam Indonesia ke luar negeri, kejahatan lain yang diingatkan Sahroni perlu mendapat perhatian serius adalah penyelundupan narkoba, senjata hingga pengiriman TKI ilegal.
"Di samping illegal fishing, illegal logging, penyelundupan berbagai hasil laut, bahan bakar ilegal dan TKI ilegal, Polairud harus mewaspadai dan memaksimalkan pengawasan narkoba ataupun senjata ke Indonesia. Pesan Kapolri mengenai pemberdayaan nelayan untuk membantu pengawasan harus benar-benar dijalankan dengan baik," tegas Sahroni.
Sebelumnya, di sela-sela sukuran peringatan HUT Polairud ke-68 di Pangkalan Polairud Korpolairud Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (3/12), secara simbolis diresmikan alutista baru berupa satu unit kapal patroli lepas pantai, lima unit kapal patroli cepat, 15 unit kapal pemburu cepat, satu pesawat CN, dan satu helikopter Bell. Total alutsista baru dimiliki Polairud sebanyak 23 yang terdiri dari kapal, pesawat serta helikopter.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap armada tersebut bisa menekan kejahatan di wilayah perbatasan Indonesia. Kehadiran armada baru ditekankannya sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas Polairud, karena wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan dan 60 persen adalah perairan.
"Korps Polairud bisa survive selama 68 tahun. Tidak hanya sekedar bertahan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Peran di cross border membantu memberantas illegal fishing, smuggling, penyelundupan, human trafficking, serta kejahatan umum konvensional seperti perompakan," ujar Kapolri.
Berdasarkan informasi dihimpun, Korps Polairud Baharkam Polri sepanjang tahun 2018 berhasil mengungkap sebanyak 952 kasus. Illegal fishing paling banyak ditangani dengan jumlah 376 kasus.
Dari 952 kasus, yang ditangani Mabes Polri sebanyak 152 kasus dan sisanya yaitu 800 kasus ditangani jajaran Polda. Total kerugian negara yang bisa diselamatkan dari kejahatan di perairan periode bulan Januari hingga November 2018 senilai Rp 29 miliar.
Beberapa kasus ditangani jajaran Polairud adalah penangkapan 50 ton BBM jenis solar di perairan Sungai Musi akhir November lalu, penggagalan 28 monyet hitam Sulawesi yang akan diselundupkan ke Filipina melalui laut Halmahera, Maluku Utara pada tanggal 31 Mei, dan pengungkapan kasus penyelundupan 24 orang diduga calon TKI ilegal ke Malaysia di Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kepulauan Riau, serta sejumlah kasus upaya penyelundupan baby lobster ke luar negeri di berbagai wilayah Indonesia.
Baca juga:
Atraksi Anggota Polairud meriahkan Perayaan HUT ke-68 Korpolairud
Polri Fokus Evakuasi Pekerja Selamat dari Penembakan di Nduga Papua
Polisi Belum Bisa Pastikan Jumlah Pekerja yang Tewas Dibunuh Pemberontak Papua
Polri Identifikasi Kelompok Pemberontak Diduga Pembunuh Pekerja di Papua
Dipanggil KPK, 4 Anggota Polri Saksi Kasus Edy Sindoro Tugas di Papua