Moeldoko: Aktor Utama dalam Penegakan Prokes Adalah Satpol PP
Dia mengatakan, negara saat ini sangat berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan prokes. Namun. Moeldoko juga mengaku pihaknya tidak menutup mata dan telinga bahwa terdapat tindakan kekerasan dari Satpol PP di lapangan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bekerja dengan empati dan hati agar mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi bertajuk “Inspirasi Komunikasi Publik Untuk Penguatan Satpol PP dalam Penegakan Protokol Kesehatan dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat”.
“Saat ini aktor utama dalam penegakan protokol kesehatan (prokes) adalah Satpol PP. Maka berikutnya Satpol PP semestinya berdiri paling depan, baru dibantu oleh TNI dan Kepolisian. Rapatkan barisan, karena Anda adalah aktor utama dalam menegakkan prokes saat ini,” ujar Moeldoko dalam rapat secara virtual, Kamis (22/7).
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
-
Apa yang dilakukan Satpol PP di Lumajang? Petugas juga memergoki pemuda bersama 2 orang wanita dalam satu kamar.
-
Bagaimana polisi tersebut disekap? Saat aksi percobaan pembunuhan itu dilakukan, korban memberontak sehingga pisau badik yang dipegang pelaku N mengenai jari korban dan mengeluarkan darah. "Selanjutnya tersangka N melakban kedua kaki agar korban tidak berontak.
-
Apa yang diungkap oleh Wakil Menteri Kesehatan? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkap saat ini 300 perundungan di sekolah spesialis kedokteran. Hasil itu berdasarkan hasil investigasi Kemenkes di Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Sriwijaya.
-
Apa yang dimaksud dengan pangkat polisi? Mengutip dari laman polisi.com, tanda kepangkatan Polri adalah daftar tanda pangkat yang dipakai oleh Kepolisian Negara Indonesia.
-
Bagaimana cara petugas kepolisian memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan? Dalam prosesnya nanti, petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan status kepesertaan JKN melalui portal situs BPJS Kesehatan atau dicek melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dia mengatakan, negara saat ini sangat berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan prokes. Namun. Moeldoko juga mengaku pihaknya tidak menutup mata dan telinga bahwa terdapat tindakan kekerasan dari Satpol PP di lapangan.
“Pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengenali prajuritnya satu per satu. Tugas pemimpin adalah bisa mengendalikan dengan baik. Memimpin dengan empati dan hati. Memimpin tanpa kekerasan yang tidak perlu,” tegasnya kepada seluruh Kepala Satpol PP tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam rapat.
Kemudian dia juga bercerita soal pengalamannya berhubungan dengan jajaran Satpol PP saat bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0501 Jakarta Pusat. Dia mengaku banyak terbantu dengan kerjasama antara Kodim dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
“Dulu sewaktu saya masih menjadi Dandim Jakarta Pusat, saya merasakan betul saat bekerjasama dengan jajaran Satpol PP. Saya tahu betul dengan tugas dan suka duka Anda semua. Jadi Anda tidak cerita pun, saya sudah sangat mengenal dan tahu,” ujarnya.
Moeldoko mengaku, berdasarkan pengalamannya selaku panglima, selalu memimpin dengan empati dan hati. Dia yakin melalui pendekatan seperti itu, maka akan selalu melahirkan kebajikan baru dan loyalitas dari semua pihak.
“Pasti orang akan memberikan penghormatan dan respect. Kalian muncul dengan senyum dan perilaku baik, maka masyarakat akan mengikuti karena sudah loyal dengan Anda. Kalian semua hebat, waktu yang diberikan dan pengabdian kalian luar biasa. Saya hormat dengan kalian, maka itu organisasikan prajurit kalian dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro mengatakan ia paham tingkat kapasitas daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki anggaran yang memadai bisa memberikan pelatihan Satpol PP dengan baik, dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu berbeda dengan daerah dengan keterbatasan anggaran.
“Tugas saat ini semakin berat karena perang melawan Covid-19 yang berkepanjangan. Kelelahan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu Mendagri baru saja menerbitkan aturan soal penertiban PPKM oleh Satpol PP,” tutupnya.
Baca juga:
Selain Herlin Kenza, Ini 4 Selebgram yang Pernah Diduga Langgar Prokes
Sektor Perkantoran dan Pusat Bisnis Paling Banyak Dilaporkan Warga Langgar Prokes
Wali Kota Depok Ingatkan Warga untuk Memakai Masker Sesuai Protokol
Polisi Selidiki Video Diduga Anggota DPRD Malaka Berjoget Tak Terapkan Prokes
Pemerintah Sayangkan Masih Ada Masyarakat Abai Prokes saat Iduladha
Jubir Luhut: Pelanggaran Prokes Justru Rugikan Masyarakat, Mari Camkan Kenyataan Ini