Dia meyakini ada yang mendorong mereka untuk memihak paslon tertentu.
Menko Polhukam Mahfud MD buka suara mengenai Satpol PP di Garut, Jawa Barat yang diduga mendeklarasikan dukungan kepada cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menegaskan, bahwa hal itu melanggar aturan dan kode etik.
"Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebetulnya," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Mahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah. Maka, jika memihak salah satu pasangan calon maka sudah melanggar.
"Kalau lalu mihak-mihak begitu itu sudah melanggar," kata Cawapres nomor urut tiga ini.
Mahfud menilai, sekelas Satpol PP tidak berani terang-terangan mendukung salah satu paslon. Dia meyakini ada yang mendorong mereka untuk memihak paslon tertentu.
"Sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong, nah tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar, atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak," pungkasnya.
Video sejumlah orang diduga pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut saat ini tengah menjadi perbincangan hangat warganet. Sebab, isi video tersebut menyatakan dukungan terhadap salah satu Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Dalam video yang beredar, belasan orang yang diduga pegawai Satpol PP Garut itu menyampaikan dukungan secara tidak langsung terhadap Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dalam narasi video disampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.
Sebelum menyampaikan hal itu, juru bicara dalam video menyebut bahwa mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Adapun narasi lengkap yang disampaikan adalah berikut.
"Bismillahirahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih,”.
Terkait beredarnya video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut Tubagus Agus Sofyan mengaku sudah menerima informasi tersebut.
Agus mengaku sangat menyayangkan kejadian itu, karena baru pagi tadi Satpol PP Garut ikrar netralitas dalam Pemilu 2024.
"Kami sudah dapat informasi itu. Tentunya kami sangat menyayangkan, karena baru tadi kami ikrar netralitas. Saat ini kaitan dengan video tersebut sedang kami proses dengan provost Satpol PP Garut," kata Tubagus, Selasa (2/12).
Agus mengungkapkan bahwa Satpol PP akan bergerak cepat menangani persoalan tersebut dengan memanggil setiap orang yang ada di video. Sebab Agus mengaku belum mengetahui kapan video itu dibuat.
"Kami belum bisa memastikan kapan video itu dibuat, namun kemungkinan sebelum pelaksanaan ikrar. Untuk pengambilan videonya diperkirakan di salah satu pos yang ada di pusat kota, sekitar pengkolan, Jalan Ahmad Yani," kata Agus.
Agus memastikan status seluruh pegawai dalam video bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Mereka memang anggota Satpol PP, status mereka di kami ini Sukwan," kata Agus.
Aksi Satpol PP terekam video dan beredar luas.
Satpol PP Garut viral dukungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya
Moeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca Selengkapnya
Terlepas dari melanggar aturan, tanda dukungan itu menjadi bukti Prabowo-Gibran dicintai masyarakat.
Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca Selengkapnya
Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dalam narasi video disampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.
Baca Selengkapnya
Eko menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksan, video tersebut sudah lama dibuat dan tidak tersimpan lagi di telepon genggam miliknya.
Baca Selengkapnya
Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, Satpol PP hanya diberi tugas mengamankan jalannya acara
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi