MPR akui lobi pemerintah minta anggaran tak dipotong
Mahyudin mengatakan melobi pemerintah agar anggaran MPR tak dipotong merupakan hal wajar.
Wakil Ketua MPR Mahyudin mengakui MPR melobi pemerintah agar anggarannya tidak dipotong. Dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga, Presiden memotong 87 Kementerian dan Lembaga yang anggarannya dipotong.
Namun, dalam Inpres tidak mencantumkan meminta tiga lembaga di parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk menghemat anggarannya.
"Ya kalau MPR memang ngelobi," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Mahyudin mengatakan melobi pemerintah agar anggaran MPR tak dipotong merupakan hal wajar. Sebab, anggaran hanya diperuntukkan untuk membiayai operasional empat pilar kebangsaan.
"MPR itu lebih pada anggaran seperti sosialisasi karena kita tidak ada belanja barang, kecuali hanya buku dan itu enggak bisa dikurang-kurangin," ujar Politikus Golkar ini.
Lewat alasan inilah, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat memaklumi permintaan MPR yang menginginkan agar anggarannya tak dipotong.
"Kita slotnya juga kecil di bawah Rp 1 triliun. Jadi kita sudah ketemu Menkeu, pimpinan MPR dan pimpinan fraksi menyampaikan ibu Sri Mulyani setuju untuk anggaran sosialisasi tidak dipotong," ujarnya.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
Baca juga:
Kampanye penghematan, Jokowi ternyata tak potong anggaran DPR
Fahri Hamzah sebut Jokowi langgar UU potong anggaran lewat Inpres
Protes Jokowi, pimpinan MPR bilang potong anggaran harus ubah UU
Ini rincian pos anggaran kementerian yang dipangkas Rp 64,7 triliun
Studi banding ke luar negeri dibatasi, Akom klaim DPR hemat Rp 134 M