Ngabalin Lebih Setuju Buzzer Antipemerintah Ditertibkan
Ngabalin Lebih Setuju Buzzer Antipemerintah Ditertibkan daripada Pendukung. Ngabalin menuturkan penertiban terhadap buzzer antipemerintah perlu ditertibkan ketimbang pendukung pemerintah dilihat dari sisi dampak isi unggahan akun-akun tersebut.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai tidak ada masalah bagi buzzer yang pro terhadap segala kebijakan pemerintah. Sebaliknya, penertiban buzzer perlu dilakukan jika isi dari unggahannya adalah hasutan SARA atau berita bohong.
Usai menghadiri acara diskusi di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta Pusat, Ngabalin menuturkan penertiban terhadap buzzer antipemerintah perlu ditertibkan ketimbang pendukung pemerintah dilihat dari sisi dampak isi unggahan akun-akun tersebut. Sebab menurutnya, justru pemerintah menjadi korban atas fitnahan buzzer hingga menyebabkan gesekan antarmasyarakat.
-
Kapan Awaloedin Djamin meninggal? Awaloedin Djamin meninggal dunia pada usia 91 tahun, tepatnya pada Kamis, 31 Januari 2019 pukul 14.55 WIB.
-
Kapan Alimin bin Prawirodirjo lahir? Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1889, pria yang kerap disapa Alimin ini terlahir dari kalangan keluarga miskin.
-
Kapan Bagindo Aziz Chan meninggal? Pada sore hari tanggal 19 Juli 1945, Aziz Chan bersama keluarga sedang dalam perjalanan menuju Padang Panjang.
-
Bagaimana Muhammad Nezzal ditangkap? Remaja ini ditangkap tiga bulan yang lalu di Kabatiye, yang terkait dengan Jenin di Tepi Barat, dan menjadi "tahanan administratif" selama enam bulan.
-
Kapan Natarina Alika lahir? Natarina dilahirkan pada tanggal 3 Agustus 2007, yang mengindikasikan bahwa pada tahun ini, usianya mencapai 16 tahun.
-
Kapan Uje meninggal? Kiprah ustaz gaul ini hanya bertahan hingga usia 40 tahun. Pada 26 April 2013 dini hari, Uje mengalami kecelakaan tunggal di Pondok Indah.
"Ada masyarakat membuat media sosial, kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah di mana salahnya? Tidak ada salahnya, kecuali pemerintah meng-organized, kan tidak ada. Pemerintah tidak meng-organized jadi no problem," kata Ali, Jakarta, Jumat (4/10).
Berbeda dengan Ali, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan, tanpa mempertimbangkan pendukung atau oposisi terhadap pemerintah.
"Saya pikir memang perlu (buzzer ditertibkan)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).
Dia menyebut para 'buzzer' Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak satu komando saat melakukan aktivitas di media sosial. Mereka merupakan para relawan dan pendukung fanatik Jokowi ketika Pilpres 2019.
"Para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakiti, akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan, perlu kesadaran dari semua pihak untuk menurunkan tensi saat ini. Moeldoko juga meminta agar para pendukung tokoh politik menata ulang kembali cara berkomunikasi, khususnya di media sosial.
Menurutnya, para pendukung tokoh politik masih bisa mengkritik namun tanpa saling menyerang dan menjelekkan. Dia mengimbau semua pihak yang ingin mengkritik pemerintah atau tokoh politik lainnya agar menggunakan diksi yang lebih tepat.
Baca juga:
Moeldoko Minta Buzzer Gunakan Kata yang Baik, Jangan Saling Menyakiti
Moeldoko: Buzzer Harus Ditinggalkan, Pemilu Sudah Selesai
Rudiantara Sebut Aktivitas Buzzer Merupakan Wewenang Bawaslu
Jelang Pemilu, Facebook dan Twitter Jadi Medan Tempur Buzzer Politik Jokowi & Prabowo
Polri: Pakar IT Akan Ungkap Kebohongan Akun Opposite6890
Penjelasan Polri Soal Tudingan Pengerahan Pasukan Buzzer di Pilpres 2019