Nurhadi irit bicara usai sembilan jam diperiksa KPK

Nurhadi irit bicara usai sembilan jam diperiksa KPK. Mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrahman, hari ini diperiksa terkait dugaan kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Namun setelah pemeriksaan, Nurhadi yang dikawal oleh polisi enggan berkomentar banyak pada awak media.

Mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrahman, hari ini diperiksa terkait dugaan kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Dalam dakwaan Edy, Nurhadi disebut pernah meminta uang sebesar Rp 3 miliar kepada eks Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro. Uang itu digunakan untuk keperluan turnamen tenis Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) untuk memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung RI pada Agustus 2015 lalu.

Nurhadi diperiksa selama sembilan jam. Namun setelah pemeriksaan, Nurhadi yang dikawal oleh polisi enggan berkomentar banyak pada awak media yang telah menunggu.

"Nanti saja di pengadilan," ujar Nurhadi pada awak media, Kamis (6/10)

Ia yang mengenakan atasan batik dan celana hitam dengan langkah terburu-buru masuk ke dalam mobil hitam yang telah menunggu di halaman gedung KPK.

Nama sekretaris MA itu menjadi sorotan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan Doddy Arianto Supeno (DAS) dan Edy Nasution (EN) pada Rabu (20/4) sekitar pukul 10.45 WIB di sebuah hotel bilangan Jakarta Pusat. Keduanya diciduk KPK seusai melakukan transkasi terkait pengajuan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari hasil penangkapan, KPK menyita uang Rp 50 juta dari Edy Nasution. Diduga commitment deal dalam kasus ini mencapai Rp 500 juta. Namun KPK menegaskan, akan terus mendalami kasus ini sampai menemukan otak pelaku utama. Pasalnya keduanya diduga masih sekedar perantara dari pihak tertentu.

Untuk Edy Nasution selaku penerima dikenakan pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 undang undang tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah undang undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 kuhp pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk Doddy Arianto Supeno selaku pemberi dikenakan pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 undang-undang tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 kuhp jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas pengembangan kasus ini, KPK telah menggeledah empat lokasi di antaranya kantor PT Paramount Enterprise di Gading Serpong Boulevard Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rumah Nurhadi sekretaris Mahkamah Agung, terakhir di ruang kerja milik Nurhadi di Mahkamah Agung.

Dalam penggeledahan di rumah Nurhadi, penyidik menemukan uang total Rp 1,7 miliar dengan beberapa mata uang asing setidaknya ada lima jenis mata uang asing yang ditemukan yakni, USD 37.603, SGD 85.800, Yen 170.000.

Baca juga:
Dikawal ketat, Nurhadi hindari wartawan usai diperiksa KPK
KPK akan dalami memo yang dirobek Nurhadi soal perkara Lippo Group
KPK masih perkuat alat bukti buat jadikan Nurhadi tersangka
Ngelesnya mantan sekretaris MA Nurhadi dalam kasus suap Lippo Group
Eddy Sindoro minta Nurhadi percepat berkas PK
Nurhadi bantah jadi promotor kasus di MA
Nurhadi akui staf Presdir Komisaris Lippo sering datangi rumahnya