Nusron Wahid harus memilih jadi kepala BNP2TKI atau pengurus Golkar

Nusron pun dianggap merangkap jabatan dan tak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid masuk dalam struktur pengurus baru Golkar. Nusron didapuk Setya Novanto sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera) dari DPP Partai Golkar.

Nusron pun dianggap merangkap jabatan dan tak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertama untuk jadi pengurus butuh konsentrasi tingkat tinggi dan energi tidak main-main, karena bagaimanapun Golkar waktunya hanya 3 tahun ini harus serius dipikirkan menang pileg dan pilpres, kalau Nusron harusnya bisa memilih," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, Minggu (5/6).

Dia pun membandingkan dengan sikap Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang menolak saat ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar. "Sebetulnya tradisi pemerintahan ini baik, bahwa sebagai pejabat seperti menteri dan levelnya, harus lepas jabatan-jabatan lain. Budaya rangkap jabatan pasti menganggu kinerja, apalagi dengan tanggungjawab yang berat," katanya.

Dia menambahkan, rangkap jabatan bisa membuat konsentrasi menjadi terpecah. Nusron pun sebaiknya memilih jabatan publik atau pengurus partai.

"BNP2TKI juga enggak gampang, apalagi banyak TKI yang mau dihukum mati. Jadi ngga bisa pikiran terbelah, pasti sulit. Apakah memang ngga ada lagi kader partai yang bisa mengurus Partai Golkar, artinya harus memilih buang jabatan publik atau pengurus partai," katanya.

Namun, jika Nusron tetap mau rangkap jabatan, presiden pub diminta untuk evaluasi. "Kalau enggak bekerja, gaya-gayaan atau numpang nama saja, lebih baik dihentikan, direshuffle," katanya.