Ombudsman Minta Bulog Investigasi Temuan Beras Bansos Tidak Layak Konsumsi

Dia menerangkan, Bulog juga sudah memiliki regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait pembelian harga beras. Bulog tidak bisa membeli lebih murah atau mahal dari harga yang ditetapkan. Jika tidak, Bulog melakukan maladministrasi dan melanggar hukum.

2021-08-14 00:32:00

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyoroti temuan beras tidak layak konsumsi yang dibagikan ke masyarakat lewat bansos. Menurutnya, Bulog harus mengecek beras yang sudah tidak layak dikonsumsi sebelum dibagikan ke masyarakat.

"Saya melihat pertama memang di sana di sini ada laporan media yang menyatakan bahwa kualitas beras Bulog yang diedarkan melalui bantuan sosial ini bermasalah, pertama yang harus dilakukan kalau itu memang beras (dibagikan) Bulog maka itu sebaiknya bisa di retur, bisa dikembalikan," katanya saat dihubungi, Jumat (13/8).

Ombudsman, kata dia, telah memeriksa sekitar lebih dari enam gudang Bulog. Dari hasil pemeriksaan itu bahwa Bulog memiliki sistem penanganan kualitas mutu beras. Sistem kualitas beras itu salah satunya ditujukan untuk mengantisipasi agar beras busuk tidak di distribusikan ke masyarakat.

"Termasuk untuk bansos gak boleh, jadi itu perlu diinvestigasi secara khusus kalau memang beras itu ada maka pertama Bulog harus turun tangan, kan di sana sudah ada pimwil terdekat, ada pimcab itu harus tanggung jawab," ucapnya.

Menurut dia, harus di investigasi lebih dulu apakah beras tak layak konsumsi itu dari Bulog atau bukan. Pasalnya, Bulog rawan sekali dipermainkan dan sangat mudah untuk membuat justifikasi terhadap beras yang diedarkan atas nama Bulog.

"Pertanyaannya apakah betul yang mengedarkan Bulog, kalau ternyata dari hasil investigasi itu menyatakan beras itu diedarkan oleh Bulog maka jelas Bulog yang bermasalah, melanggar, maladministrasi disitu karena beras yang seharusnya tidak beredar ternyata beredar juga," ucapnya.

"Akan tetapi jika seandainya itu ternyata beras Bulog yang tidak diedarkan dan bukan beras Bulog maka ini bisa saja ini bisa mengarah tindakan pidana ada unsur persaingan bisnis yang sehat disitu antar pelaku pengusaha," sambungnya.

Yang jelas, kata Yeka, dari sisi regulasi Bulog sudah memiliki regulasi terkait pengendalian mutu beras. Namun, ia belum mengetahui apakah ini sudah diterapkan secara konsisten di semua gudang Bulog.

"Terus sudah memiliki ketentuan retur barang, artinya bisa saja kesalahan, karena bagaimana pun Bulog kan juga banyak beras lama di sana, bisa saja ada human error, kalau sekarung dua karung mungkin bisa ditolerir, tapi kalau misalnya semuanya busuk itu, tapi kalau satu dua bisa saja human error dan sudah ada sop-nya untuk pengembalian barang," ucapnya.

"Artinya masyarakat tinggal melaporkan ini ke Bulog dan nanti secara cepat Bulog akan menangani masalah ini," tambah dia.

Dia menerangkan, Bulog juga sudah memiliki regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait pembelian harga beras. Bulog tidak bisa membeli lebih murah atau mahal dari harga yang ditetapkan. Jika tidak, Bulog melakukan maladministrasi dan melanggar hukum.

"Persyaratan pembeliannya sudah jelas harganya sekian, kualitasnya sekian, kadar air sekian, butir patahnya sekian semua sudah jelas, nah kalau pun ternyata masih ada itu oknum, artinya oknum ini bisa dilihat apakah ini kesalahan manajemen atau kesalahan individu individu di lapangan," pungkasnya.

Baca juga:
DPR Kritik Bulog: Warga Miskin Sudah Susah, Jangan Kasih Bansos yang Buruk
Kenapa Beras Bansos Berkualitas Rendah?
Heboh Beras Bansos Tak Layak di Daerah, Bagaimana di Jakarta?
Sejumlah Warga Sidoarjo Kembalikan Beras Bansos Berbau dan Menggumpal
Budi Waseso: Bulog akan Produksi Beras Premium di 2022 dan Setop Impor
Budi Waseso akan Pecat dan Pidanakan Pegawai Bulog yang Timbun Bansos Beras

(mdk/fik)