Ombudsman nilai kerja Satgas Saber Pungli belum optimal karena hambatan UPP di daerah
Ombudsman juga melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara yang dijalankan Satgas Saber Pungli belum efektif. Sehingga faktor ini menyebabkan pelaksanaan penindakan di lapangan belum optimal.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan kajian mengenai kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Komisioner ORI, Adrianus Meliala, mengatakan kajian penelitian Ombudsman mengenai penanganan perkara, hasil penanganan, pembiayaan dan kerugian negara yang diselamatkan.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena banyaknya hambatan pada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten dan Kota di setiap provinsi. Hambatan tersebut terjadi pada anggaran dan kurang koordinasi.
-
Siapa yang memberi Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal munculnya pro dan kontra dalam kenaikan pangkat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan TNI.
-
Apa yang dilakukan Ruben Onsu terhadap Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kabar tak terduga datang dari keluarga Sarwendah dan Ruben Onsu, ketika Ruben mengajukan gugatan cerai terhadap Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang menobatkan Kiras Bangun sebagai Pahlawan Nasional Indonesia? Pada 2005, nama Kiras Bangun ditetapkan menjadi salah satu Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
-
Kapan Hendarman Supandji menjabat sebagai Jaksa Agung? Hendarman Supandji menjabat sebagai Jaksa Agung pada periode 2007-2010.
-
Apa yang menjadi atensi khusus Prabowo Subianto dalam konteks pangan? Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap sektor pertanian. Prabowo bahkan menugaskan secara khusus jajaran kerjanya untuk membantu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat pangan.
-
Apa yang diklaim oleh Prabowo? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
"Seperti halnya dukungan dari anggaran Pemda yang terbatas dan tidak seragam (tiap daerah). Selain itu masih ada di daerah yang belum menganggarkan kegiatan Saber pungli," katanya di kantor ORI,Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (20/7).
Ombudsman juga melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara yang dijalankan Satgas Saber Pungli belum efektif. Sehingga faktor ini menyebabkan pelaksanaan penindakan di lapangan belum optimal.
"Adanya tumpang tindih tugas dan personel, call center tidak terpusat, kurang didukung masyarakat dan sulit membuktikan unsur pidana," ujar Adrianus.
Sepanjang tahun 2016 dsri 9.077 laporan yang masuk, Ombudsman juga mencatat terdapat 972 berbentuk imbalan uang, barang maupun jasa. Kemudian, di tahun 2017 dari 8264 laporan pungli, terdapat 617 berupa dugaan permintaan imbalan uang, barang dan jasa.
"Kami meminta pada Satgas Saber Pungli untuk memberikan efek jera pada pelaku. Dalam upaya pemberantasan pungli, perlu secara tegas, terpadu, efektif dan efisien," tegas Adrianus.
Baca juga:
Warga lapor Ombudsman: Pembebasan lahan bandara Yogya rusak tanaman
Surat miskin disalahgunakan untuk daftar sekolah, Ombudsman turun tangan
Ombudsman Jabar: Sekolah favorit rawan lakukan praktik jual beli kursi
Banyak masyarakat dinilai belum paham apa itu Ombudsman
Ini perbandingan pelayanan Bandara Soekarno Hatta 2016 dan 2018 menurut Ombudsman
Sidak bandara, Ombudsman sebut 77% penerbangan tepat waktu tapi harga tiket naik
Ombudsman temukan harga tiket pesawat Lebaran 2018 naik 3 kali lipat