Ombudsman Sidak Samsat Bekasi Kota, Cek Sistem Pelayanan
Ada juga pemasangan spanduk dan papan imbauan agar masyarakat tidak berhubungan dengan calo dan pemisahan loket pelayanan progresif di luar gedung pelayanan untuk mengurangi penumpukan wajib pajak.
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Bekasi di Jalan Raya Juanda, Kota Bekasi, Kamis (5/9).
"Kami menemukan beberapa perubahan dalam segi pelayanan kepada masyarakat, ini patut untuk di apresiasi," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, Kamis (5/9).
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Simatupang menjabat sebagai Asisten Inspektur Daerah Pos, Telepon, dan Telegraf? Ketika kemerdekaan dikumandangkan, kantor pos, telepon, dan telegraf akhirnya dibentuk di Sumatra. Simatupang ditunjuk menjadi asisten Noermatias, Inspektur Daerah Pos, Telepon, dan Telegraf.
-
Siapa yang menunjuk Sitor Situmorang menjadi koresponden Waspada di Yogyakarta? Pada tahun 1947, Sitor di tunjuk oleh Menteri Penerangan, Muhammad Natsir untuk menjadi koresponden Waspada di Yogyakarta.
-
Kapan Syahrini terlibat dalam kasus suap pejabat pajak? Syahrini muncul di sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pajak senilai Rp 900 juta pada tahun 2015-2016.
Sebelumnya, instansinya mencatat ada tujuh poin plus yang ditemukan di lapangan. Pertama kata dia, perbaikan mulai dari pemasangan papan petunjuk area parkir kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat. Kemudian pemasangan denah gedung pelayanan.
Ada juga pemasangan spanduk dan papan imbauan agar masyarakat tidak berhubungan dengan calo dan pemisahan loket pelayanan progresif di luar gedung pelayanan untuk mengurangi penumpukan wajib pajak.
"Imbauan tidak menggunakan jasa calo adalah sangat positif, artinya masyarakat dipacu mengurus dokumen secara mandiri," katanya.
Selain itu, kata dia, Ombudsman RI menilai keberadaan ruang tunggu bagi pengantar wajib pajak cukup positif. Artinya, hanya orang yang berkepentingan mengurus dokumen kendaraan yang diperbolehkan masuk ke dalam gedung pelayanan.
"Ada transparansi seperti pemampangan Tarif Pelayanan, Persyaratan dan Mekanisme, Standar Waktu Pelayanan dalam bentuk roll banner, leaflet, sticker one way yang tersedia di tempat strategis pelayanan Samsat dan pada loket pelayanan, serta pemasangan mesin antrean digital untuk menerapkan First In First Out (FIFO)," ujar dia.
Menurut dia, hasil inspeksi mendadak memberikan catatan bahwa Kota Bekasi sudah melakukan tindak lanjut dan perubahan perbaikan dan peningkatan pelayanan yang signifikan kepada masyarakat, atas temuan beberapa bulan yang lalu.
Baca juga:
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Penjelasan Terkait Pembatasan Internet
Tahanan KPK Ngeluh Diborgol dan Dikawal Saat Diperiksa Dokter
Demi Perbaikan Sistem, Ombudsman Tetap Lanjutkan Laporan drg Romi
Ombudsman Ngaku Ditolak DPR & Kominfo saat Ungkap Maladministrasi Seleksi Anggota KPI
VIDEO: Ombudsman Kritik Lemahnya Komunikasi PLN ke Masyarakat Saat Listrik Padam
Ombudsman Nilai Ganti Rugi Dampak Listrik Padam Terlalu Kecil