Operasi Ketupat Berakhir, Polisi Masih Lakukan Penyekatan Lalu Lintas Masuk Jabar
Menurutnya, untuk pos-pos pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di setiap kabupaten dan kota menyesuaikan kebijakan yang diterapkan masing-masing pemda. Seperti di Kota Bandung, yang sejak beberapa waktu lalu telah meniadakan pos PSBB.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat masih melakukan penyekatan lalu lintas di pintu masuk Jawa Barat. Penyekatan dilakukan walaupun Operasi Ketupat 2020 telah berakhir.
Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga mengatakan, penyekatan tersebut bersifat kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di luar kegiatan operasi.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Sariban menyebarkan pesan kebersihan di Bandung? Di sepeda tuanya, ia menuliskan pesan untuk masyarakat agar membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Imbauan ini diserukan agar banyak orang yang makin sadar akan kebersihan lingkungan demi masa depan.
-
Siapa yang menghidupkan kembali lomba kereta peti sabun di Bandung? Setelah vakum selama 35 tahun, lomba kereta peti sabun kembali dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat pada 26 dan 27 Agustus 2023 mendatang.
-
Bagaimana proses terbentuknya danau purba Bandung? Material Menyumbat Sungai Citarum Besarnya ledakan dan banyaknya material yang dihempaskan membuat arahnya tak beraturan. Material tersebut, salah satunya menyumbat aliran sungai, termasuk Citarum. Air pun tertahan hingga lambat laun membludak. Kondisi ini membuat aliran mulai menyebar ke berbagai titik di Bandung Raya. Ini turut ditunjang dengan aktivitas geologi, di mana tanah menjadi cekung.
-
Dimana Pemkot Bandung mencantumkan upaya penurunan stunting? Pemerintah Kota Bandung sudah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 antara lain: menurunkan angka kematian Ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting, menurukan angka kejadian penyakit, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Melihat situasi saat ini penyekatan masih dilakukan, tetapi bukan dalam bentuk kegiatan operasi, melainkan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Konsep untuk penyekatan masih ada, diperpanjang selama tujuh hari," katanya di Bandung, Rabu (3/6).
Menurutnya, untuk pos-pos pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di setiap kabupaten dan kota menyesuaikan kebijakan yang diterapkan masing-masing pemda. Seperti di Kota Bandung, yang sejak beberapa waktu lalu telah meniadakan pos PSBB.
Sedangkan di wilayah lain masih ada yang menyiagakan pos PSBB, tergantung seperti apa PSBB diberlakukan menjelang adaptasi kebiasaan baru (AKB).
"Kalau di zona biru kan sudah AKB itu, dengan pertimbangan gubernur, dan tergantung dari kabupaten dan kota. Kalau kami dari kepolisian ada polres-polres, mereka mendukung apa yang menjadi kebijakan wilayahnya," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Meski tidak ada pos PSBB, Erlangga mengungkapkan, aparat kepolisian tetap melakukan pengawasan yang tersebar di titik-titik yang berpotensi ramai. Selain itu, ada juga personel yang mengawasi dengan melakukan patroli.
"Misalnya satu kawasan, nanti diisi oleh beberapa personel, seperti di mal, tentunya kita perhitungkan luas cakupan wilayahnya. Kalau di kawasan restoran, pertokoan, kan itu bisa sambil patroli," tutupnya.
Baca juga:
Perpanjangan PSBB di Tangerang Selatan, Pengawasan Beralih ke Pusat Keramaian
Pembukaan Mal di Bandung Tunggu Keputusan Wali Kota
Santri dari Luar Tasikmalaya Diizinkan Kembali ke Pesantren Setelah 12 Juni
Depok Bakal Terapkan PSKS di 31 RW
Tak Kantongi SIKM, 21.084 Kendaraan Ingin Masuk Jakarta Diputar Balik