Panja DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022, Ada Revisi UU Cipta Kerja
Rapat kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Nurdin. Rapat pengambilan keputusan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 25 anggota Baleg secara fisik dan 20 virtual serta hadir sembilan fraksi di DPR RI.
Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Prolegnas Prioritas tahun 2022 dalam rapat kerja pengambilan keputusan di Baleg, Senin (6/12) malam. Tercatat sebanyak 40 rancangan undang-undang masuk Prolegnas Prioritas 2022. 26 RUU merupakan usulan DPR RI, 12 usulan pemerintah, dan 2 usulan DPD RI.
Serta ada enam RUU kumulatif terbuka. Salah satu di antaranya adalah RUU perubahan terhadap UU Cipta Kerja yang merupakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan putusan MK itu, DPR memasukkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) sebagai usulannya.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja contoh ucapan perpisahan yang bisa digunakan untuk rekan kerja? Berikut contoh ucapan perpisahan rekan kerja dalam bahasa Inggris: Contoh Ucapan Perpisahan Rekan Kerja dalam Bahasa Inggris yang Berkesan 1. "You're not just leaving the job, you're leaving behind the title of 'Office Clown' too!" (Kamu tidak hanya meninggalkan pekerjaan, tapi juga meninggalkan gelar 'Badut Kantor'!)2. "Thanks for always volunteering to take the minutes during meetings. We'll miss your creative doodles!" (Terima kasih sudah selalu rela mencatat selama rapat. Kami akan merindukan gambar-gambar doodle kreatifmu!) 3. "Leaving your desk will be like losing the office's unofficial tour guide!" (Meninggalkan meja kerjamu akan seperti kehilangan pemandu wisata tidak resmi kantor!)4. "Who will keep the office plants alive now? You were the only one with the magic touch!" (Siapa yang akan menjaga tanaman kantor tetap hidup sekarang? Kamu satu-satunya yang punya sentuhan ajaib!)5. "Remember when we thought wearing pajamas to work was a good idea? Glad we got over that phase!" (Ingat saat kita berpikir memakai piyama ke kantor adalah ide bagus? Senang kita sudah melewati fase itu!)
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa itu prosa? Prosa adalah sebuah karya sastra dalam bentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi.
Rapat kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Nurdin. Rapat pengambilan keputusan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 25 anggota Baleg secara fisik dan 20 virtual serta hadir sembilan fraksi di DPR RI.
Hanya perwakilan DPD RI tidak mengikuti rapat pengambilan keputusan. Nurdin menyebut DPD RI tidak hadir karena ada yang tidak disepakati.
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya selaku Ketua Panja Prolegnas Prioritas 2022 membacakan hasil laporan Panja sebelum pengambilan keputusan. Kemudian diikuti pandangan mini fraksi yang telah disepakati tidak dibacakan dan hanya diserahkan kepada pimpinan.
Setelahnya, Nurdin meminta persetujuan fraksi atas laporan Panja terhadap Prolegnas Prioritas 2022.
"Saya ingin menegaskan kembali, jadi semua fraksi setuju?" ujar Nurdin.
"Setuju," jawab anggota yang hadir.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap Prolegnas Prioritas 2022 segera disahkan dalam rapat paripurna besok (7/12). Yasonna mengatakan, pemerintah pada dasarnya menerima hasil kesepakatan Panja untuk Prolegnas Prioritas 2022.
"Malam ini kita sudah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai proglenas prioritas tahun 2022 dan semoga besok dapat ditetapkan dalam rapat paripurna," ujar Yasonna.
Berikut 40 rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022:
USULAN DPR
1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi
11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
12. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangandan Penguatan Sektor Keuangan
13. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
19. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
20. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia
21. Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI
22. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
23. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
24. Rancangan Undang-Undang
tentang Masyarakat Hukum Adat
25. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
26. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
USULAN PEMERINTAH
27. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi
28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
31. RUU tentang Hukum Acara Perdata
32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika
33. RUU tentang Ibu Kota Negara
34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)
35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)
36. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis:
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
38. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)
USULAN DPD
39. RUU tentang Daerah Kepulauan
40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (DPR/PEMERINTAH)
4. 3. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. 4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. 5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang