Pansel desak DPR tuntaskan seleksi pimpinan ketimbang ribut RUU KPK
Saat ini seleksi pimpinan KPK terlantar.
Draf Revisi UU KPK yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ternyata membuat kegaduhan di masyarakat. Gelombang penolakan pun muncul di mana-mana, salah satunya dari Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK.
Jubir Pansel KPK Betty Alisjahbana menyayangkan sebagian anggota DPR yang ribut mendorong revisi UU tersebut. Lebih baik, kata Betty, DPR fokus pada agenda fit and proper test pimpinan KPK yang molor hingga saat ini.
"Saya harap DPR fokus saja ke fit and proper test, dari pada membahas draf revisi UU KPK yang sama sekali tidak memperlihatkan adanya itikad memperkuat KPK," kata Betty di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/10).
Betty juga mengingatkan kepada anggota dewan untuk tidak menggunakan fit and proper test sebagai perantara untuk melalukan deal-deal politik dengan delapan bakal calon pimpinan politik.
"Saya juga berharap agar tidak ada deal-deal nantinya saat fit and proper test. Karena deal-deal ini yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari," imbaunya.
Dia juga menambahkan pesan untuk pemerintah, Betty mengharapkan peran pemerintah untuk melakukan penolakan terhadap rencana usulan revisi UU tersebut.
"Kita berharap KPK terus mendapat dukungan, saat ini KPK adalah penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat dan kita perlu menjaga agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya merasa dukungan dari pemerintah itu penting, dan DPR menghentikan upaya untuk merevisi dan presiden pun menolak revisi dari UU KPK ini," tegasnya saat diwawancarai.