PBNU Ingatkan Pemerintah Investasi di Rempang Tak Boleh Korbankan Rakyat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) buka suara soal kisruh di Pulau Rempang antara aparat dan masyarakat sipil.

Menurutnya, PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan namun demikian kemaslahatan masyarakat sipil wajib menjadi yang utama.

“Walau pun ada kawasan investasi dan itu dibutuhkan negara, namun investasi tetap harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya mereka yang tinggal di destinasi investasi. Investasi harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat dan masyarakat tidak boleh jadi korban,"

tegas Gus Yahya di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (15/9).

Merdeka.com

Gus Yahya mengaku kaget atas kericuhan yang pecah pada 7 September 2023.

Menurut dia, NU  merupakan bagian dari masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan sejak awal. Sehingga pecahnya kericuhan tidak mampu diantisipasi.  

“Ketika sekarang yang terjadi di Rempang, sebetulnya NU sama dengan eksponen sosial masyarakat sebetulnya kaget karena kami tidak pernah dilibatkan pembicaraan sejak awal dan kami tidak punya antisipasi dan kami tidak dilibatkan dalam proses eksusi itu sendiri,”

 kata Gus Yahya.

Gus Yahya pun meminta, demi memgembalikan situasi di Pulau Rempang maka para pemangku kebijakan harus bersikap. Utamanya, dengan tidak mengorbankam masyarakat setpat. 

“Jadi yang harus ditanya adalah pihak-pihak terlibat dalam kebijakan itu sendiri tapi kalau kami diminta pandangan PBNu dengan kondisi seperti ini maka pesan kami adalah masyarakat tidak boleh menjadi korban,” Gus Yahya menandasi.

Pemerintah Bersuara

Menko Polhukam Mahfud MD meminta, kepada pihak otoritas setempat untuk memberi penjelasan secara humanis tentang perjanjian antara pemda, pengembang, DPRD setempat dan masyarakat soal kesepakatan 6 September 2023.