PBNU Panggil Cak Imin: Kita Lihat Dia Datang atau Enggak

PBNU bakal memeriksa Cak Imin besok Rabu (21/8) di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat.

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah melayangkan pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. PBNU bakal memeriksa Cak Imin besok Rabu (21/8) di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat.

“Hari ini kita layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia datang atau tidak,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil dalam keterangannya, Selasa (20/8).

Cak Imin dipanggil usai PBNU menilai PKB sudah melenceng dari tujuan pembentukannya. PBNU mengklaim, PKB lahir dari rahim PBNU.

PBNU sudah membentuk pansus untuk mengevaluasi pergerakan PKB. Pansus itu dipimpin Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni.

Temuan Pansus PBNU, PKB mengalami masalah sejak dipimpin Cak Imin. Salah satunya pengebirian posisi Dewan Syuro di PKB.

Menurut Pansus PBNU, Dewan Syuro di PKB merupakan representasi kiai sepuh yang memiliki kewenangan penuh. Hanya saja, sejak dipimpin oleh Cak Imin, Dewan Syuro dianggap sebagai pajangan di etalase saja.

Pelbagai kewenangan Dewan Syuro yang semestinya menyetujui atau membatalkan calon Ketua PKB dan juga ikut menandatangani surat-surat keputusan penting lama kelamaan dipreteli oleh Cak Imin.

PBNU Panggil Eks Pengurus PKB

Selain Cak Imin, PBNU telah meminta keterangan dari Sekjen PKB Hasanuddin Wahid; mantan Sekjen PKB Lukman Edy; serta pelaku sejarah berdirinya PKB Effendy Choirie dan Ketua Umum Muslimat yang juga pelaku sejarah berdirinya PKB Khofifah Indar Parawansa.

Konflik antara PBNU dan PKB berawal dari sikap DPR yang membentuk panitia khusus (Pansus) Hak Angket terkait penyelenggaraan Haji 2024. Pansus Angket Haji dipimpin Cak Imin.

Tugas Pansus ini akan mengevaluasi kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf yang merupakan adik kandung dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Cak Imin menilai adanya penyelewengan kuota haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Selain itu, terdapat masalah penyediaan fasilitas untuk jemaah haji. Contohnya pengadaan AC, tenda istirahat, pelayanan makanan, dan air yang tidak memadai.

Sementara Gus Yahya menilai, Pansus Angket Haji 2024 dibentuk karena masalah pribadi. Namun, Gus Yahya tidak menyebutkan detail masalah pribadi yang dimaksud.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Gus Yahya.