PDIP: Pembentukan UKP-PIP keputusan kenegaraan tepat

PDIP: Pembentukan UKP-PIP keputusan kenegaraan tepat. Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menyebutkan euforia politik pada awal reformasi untuk menjatukan rezim otoriter Orde Baru telah salah sasaran dengan menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam.

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) adalah keputusan yang tepat dan sudah lama dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia yang galau karena sejak era reformasi tahun 1998 lalu, pemerintahan Republik Indonesia telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialiasi dan pemantapan ideologi Pancasila kepada rakyatnya.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi PDIP MPR RI, Ahmad Basarah, menanggapi pelantikan UKP PIP yang terdiri sembilan pengarah yakni Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Muhammad Mahfud MD, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ma'ruf Amin, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek. Sementara Ketua UKP-PIP adalah Yudi Latief.

"Pembentukan UKP PIP disertai dengan pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman mengikuti denyut nadi perjalanan republik dengan segenap nafas perjuangan dan pengabdiannya masing-masing adalah suatu pilihan kenegaraan yang tepat," ujar Basarah dalam keterangannya, Rabu (7/6).

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menyebutkan euforia politik pada awal reformasi untuk menjatukan rezim otoriter Orde Baru telah salah sasaran dengan menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab langgengnya kekuasaan Jenderal Soeharto selama 32 tahun.

"Padahal, sejatinya Pancasila itu adalah ideologi milik bangsa Indonesia bukan milik suatu rezim tertentu saja," katanya.

Pengkambinghitaman Pancasila tersebut akhirnya membuat Tap MPR No II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dicabut, lalu lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa dalam hal ini Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) juga dibubarkan serta disusul dengan penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

"Situasi itu terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai pengganti pola P4 dan BP7 terkait dengan pemantapan ideologi bangsa oleh pemerintah. Walhasil saat ini kita menuai badai ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri," ucap Basarah.

Menurutnya, Yudi Latif yang telah dipercaya dan dilantik Presiden sebagai Kepala UKP PIP adalah tokoh negarawanan muda yang paripurna dalam menekuni dunia Pancasila dengan seksama dan penuh penjiwaan.

"Kita harapkan Yudi Latif dapat membawa lembaga UKP PIP bukan menjadi lembaga seremonial tetapi benar-benar dapat hadir sebagai solusi bangsa dengan program-program yang kreatif dan modern tanpa harus kehilangan roh ideologisnya demi mengokohkan kembali jati diri bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila," pungkas Basarah.