PDN Dibobol Hacker, Kemenhub Klaim Tak Ganggu Layanan Penerbangan
Kemenhub mengklaim sentral data kementeriannya selama ini berada di Pusat Data Informasi.
Saat ini, sejumlah layanan di Indonesia mengalami gangguan usai server PDN dibobol hacker.
- PDN Diserang Hacker, AHY: Jangan Sekadar Ikut-ikutan Digitalisasi, Ini Data Rakyat
- VIDEO: Blak-Blakan Sri Mulyani Kominfo Pakai Rp700 Miliar buat PDN Sebelum Dibobol Hacker
- Kemendikbudristek Pastikan Bantuan KIP Kuliah Cair Sesuai Jadwal Meski PDN Dibobol Hacker
- PDN Dibobol Hacker, Menkominfo Segera Keluarkan Aturan Kementerian dan Lembaga Wajib Backup Data
PDN Dibobol Hacker, Kemenhub Klaim Tak Ganggu Layanan Penerbangan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim, gangguan di Pusat Data Nasional (PDN) tak berdampak pada layanan penerbangan.
"Kalau kami sentralnya kan di Pusdatin, Pusat Data Informasi dan sejauh ini memang tidak teridentifikasi ada yang kemudian mengganggu pelayanan di Kementerian Penghubungan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Sigit Hani Hadiyanto, Selasa (3/7).
Meski begitu, Sigit menyampaikan pihaknya bersama Pusdatin terus melakukan analisis dan mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu layanan di Kementerian Perhubungan.
Dia menyebutkan, Pusdatin tetap melakukan langkah-langkah antisipasi yakni analisis forensik ke beberapa sumber (source) untuk memastikan bahwa memang tidak ada kebocoran yang terkait dengan PDN.
"Dan memang sudah ada penyataan dari Staf Khusus Bidang Humas (Kemenhub) Ibu Adita Irawati bahwa memang tidak ada dampak dari kejadian kemarin terhadap data atau informasi yang ada di Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Selain itu, Sigit juga mengungkapkan gangguan yang terjadi di PDN tidak berdampak terhadap layanan navigasi pesawat terbang.
Dia memastikan, layanan penerbangan masih bisa berjalan aman dan normal seperti biasa dan tak berdampak pada PDN yang terkena ransomware.
"Iya tidak. Walaupun kembali kami tetap menyampaikan bahwa menyadari hal itu, Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah antisipasi," kata Sigit, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Setiap 'tenant' atau kementerian juga harus memiliki 'backup', ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada 'back up'," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pascaperetasan PDNS 2 jika dilakukan pencadangan.
Kini, Hadi beserta jajarannya tengah mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.
Salah satunya yakni dengan melakukan pencadangan data dari ‘cold site’ yang ditingkatkan menjadi ‘hot site’ di Batam. Cold site adalah fasilitas cadangan yang tidak memiliki hardware, software, atau data.
Hot Site adalah solusi pemulihan bencana yang paling canggih dan mahal karena semua infrastruktur dan data dijaga secara ‘real-time’, siap untuk digunakan segera setelah terjadi bencana.