Pemerintah berharap DPR segera rampungkan RUU Tax Amnesty

"Bagaimanapun dalam kondisi turbulensi ekonomi dunia, kita melihat defisit anggaran kita bisa kemungkinan terjadi."

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah sangat berharap agar DPR dapat sesegera mungkin merampungkan RUU Tax Amnesty. Pramono menjelaskan keinginan pemerintah tersebut didasari atas beberapa faktor.

"Pemerintah secara sungguh-sungguh mengharap RUU Tax Amnesty ini bisa segera diselesaikan. Karena bagaimanapun dalam kondisi turbulensi ekonomi dunia dan juga kita melihat defisit anggaran kita bisa kemungkinan terjadi, maka harapannya RUU tax amnesty ini bisa diselesaikan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/2).

Pramono meyakini, Tax Amnesty bertujuan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Terutama untuk menyehatkan keuangan negara yang nantinya akan diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.

Dia pula meyakini DPR memiliki tujuan yang sama, sehingga ada baiknya DPR tak perlu lama-lama dalam mengesahkan RUU Tax Amnesty menjadi Undang-Undang.

"Kami meyakini ada maksud baik dari semuanya toh ini bukan kepentingan orang per orang ini untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan, kepentingan budget kita agar lebih sehat, ada ruang untuk melakukan pembangunan seperti yang diharapkan Presiden," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah gagal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, ide Tax Amnesty atau pengampunan pajak kembali diajukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga:
'Revisi UU KPK ditunda, DPR jangan ikut tunda bahas Tax Amnesty'
Golkar bantah ada barter revisi UU KPK dengan RUU Tax Amnesty
Ini dampak penundaan penerapan pengampunan pajak versi CITA
Revisi UU KPK ditunda, DPR sebut tak sandera pembahasan Tax Amnesty
Kebijakan pengampunan pajak bisa dorong pengentasan kemiskinan