Pemerintah Pertimbangkan Usulan Pakar Cabut PPKM
Sekretaris Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan masukan Pandu Riono.
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mendorong pemerintah tidak melakukan intervensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebab, saat ini kasus Covid-19 telah melandai.
Selain itu, antibodi Covid-19 masyarakat sudah naik. Khusus di Pulau Jawa dan Bali, antibodi Covid-19 naik dari Desember 2021 masih 93 persen, pada Maret 2022 menjadi 99,2 persen.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
"Pengetatan kegiatan masyarakat seperti PPKM tidak perlu lagi sebagai pilihan intervensi," kata Pandu.
Menanggapi itu, Sekretaris Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan masukan Pandu Riono.
"Tentunya masukan dari Pak Pandu akan kita bahas lebih lanjut bagaimana peranan kebijakan PPKM ini ke depan seperti apa," katanya, Rabu (20/4).
Nadia menjelaskan, PPKM memuat sejumlah indikator pengendalian Covid-19. Melalui PPKM, pemerintah pusat bisa melihat kinerja pemerintah daerah terkait respons dan kapasitas penanganan.
"Selain itu, kalau kita melihat cakupan vaksinasi itu masih menjadi salah satu yang kita ikutkan dalam indikator PPKM," tandasnya.
Baca juga:
Update PPKM Level 2: Kapasitas Bioskop Menjadi 75 Persen
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 19 April-9 Mei, Tidak Ada Lagi Daerah Level 4
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Larang Mal Gelar 'Midnight Sale' Jelang Lebaran
PPKM Level 2: Mal Hingga Kafe Bisa Buka Sampai Pukul 22.00
Kemendagri: PPKM Level 3, Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 50 Persen
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 25 April 2022, Tak Ada Daerah Status Level 4