Pemerintah Segera Tetapkan Status Darurat Rabies di NTT
Kasus penularan virus rabies ke manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) belakangan semakin mewabah.
Hingga 15 November 2023, Dinas Kesehatan NTT melaporkan terjadi 1.823 kasus gigitan hewan penular rabies
Pemerintah Segera Tetapkan Status Darurat Rabies di NTT
Kasus penularan virus rabies ke manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) belakangan semakin mewabah.
Hingga 15 November 2023, Dinas Kesehatan NTT melaporkan terjadi 1.823 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU).
Akibatnya, 11 orang orang meninggal dunia karena tidak tertolong virus tersebut.
- Tiga Warga Timor Tengah Utara Luka Digigit Anjing Rabies
- Jangan Panik, Pasien Terinfeksi Rabies Bisa Ditanggung BPJS Kesehatan
- Rabies Kembali Renggut Nyawa, Bocah 6 Tahun di NTT Meninggal Setelah Dagunya Digigit Anjing
- Minimalisir Risiko Rabies, Banyuwangi Vaksin Anjing dan Kucing di Wilayah Pinggiran
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) segera menetapkan status penanggulangan dalam keadaan tertentu sebagai dasar penetapan kejadian luar biasa dan darurat rabies di Provinsi NTT.
"BNPB segera membentuk Satgas terpadu penanganan darurat Rabies di NTT atas permohonan Gubernur NTT,"
Menko PMK, Muhadjir Effendy
Merdeka.com
Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyampaikan, untuk mencegah penularan rabies yang lebih masif, maka pemerintah akan melakukan pendekatan kuratif.
Dengan mengincar vaksinasi langsung kepada hewan yang berpotensi membawa penyakit rabies terutama anjing.
"Saat ini, vaksinasi pada hewan anjing baru bisa direalisasikan sebanyak 17 persen. Karena pertama memang jumlah vaksinasinya terbatas, kedua biaya operasionalnya rendah," ucap Muhadjir.
Gunakan Dana Siap Pakai
Menko PMK menyampaikan, BNPB akan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasional satgas penanganan dan penanganan rabies, termasuk penambahan vaksin dan peralatan vaksin rabies.
Muhadjir mengatakan, pemanfaatan DSP untuk melaksanakan vaksinasi rabies akan melalui koordinasi pusat Satgas Terpadu dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kemenkes, dan juga pemerintah daerah.
"Kita harapkan targetnya NTT vaksinasi rabies bisa dicapai 70 persen. Sehingga tercapai herd immunity," ungkap Muhadjir.
Muhadjir menyampaikan, untuk langkah selanjutnya di wilayah NTT akan dilakukan pendataan hewan anjing yang berpotensi membawa penyakit rabies. Selain itu, juga akan dilakukan vaksinasi dengan cara baru melalui oral yang dicampurkan pada makanan anjing.
"Saya juga minta ada pendataan penduduk anjing di NTT sehingga bisa kita pastikan ketika vaksinasi 70 persen anjing bisa tervaksin,” kata kader Muhammadiyah ini.
“Kemudian juga ada vaksinasi baru bentuk oral nanti bisa dikamuflase ke dalam makanan hewan, dengan demikian diharapkan penanganan rabies yang sudah endemi ini bisa teratasi," ungkap Muhadjir.
Dalam Kesempatan RTM yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Suharyanto, perwkilan Dirjen PKH Kementan Nasrullah, Deputi PMK Setkab Yuli Harsono, perwakilan Setneg, Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, dan perwkilan Pemerintah Daerah NTT.