Pemerintah targetkan rehab rumah warga korban gempa NTB selesai Maret 2019
Beberapa target yang sudah disusun antara lain, akhir September 2018 telah selesai disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Oktober 2018 rencana aksi rehab rekon mulai dilaksanakan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memimpin rapat tingkat menteri rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (5/10). Acara digelar di Kantor Kemenko, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Puan menuturkan, saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia perhatiannya sedang tertuju pada gempa di Sulawesi Tengah, yakni Palu, Donggala dan Sigi. Namun kata dia, pada saat yang bersamaan pemerintah juga masih melakukan rehab rekon pascagempa NTB. Penanganan masa tanggap darurat telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah di NTB.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
-
Bagaimana PKB bersikap terkait posisi menteri? Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri. "Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja," ujar dia.
-
Kenapa Kepala BP2MI bertemu Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3). Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/). Benny bercerita, pertemuan itu dalam rangka mengantisipasi maraknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya bermodus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar lembaga dengan kementerian.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
"TNI, Polri dan masyarakat telah memberikan bantuan yang optimal selama ini," ucap Puan saat rapat tersebut.
Puan menuturkan, untuk bencana rehab rekon bencana NTB ini, saat pemerintah sedang fokus pada perbaikan rumah penduduk, agar segera dapat diselesaikan sesegera mungkin.
"Seperti arahan bapak Wakil Presiden (Jusuf Kalla)penyelesaian rekon rumah penduduk di NTB agar dapat diselesaikan pada Maret 2019," tutur Puan.
Puan menambahkan, saat ini masih terjadi gempa susulan di NTB. Karena itu walaupun bangsa Indonesia masih berduka terkait gempa dan tsunami di Sulteng. Namun menurut Puan, pemerintah dan masyarakat tetap perlu kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana gempa bumi di NTB.
Kata Puan, pemerintah menargetkan rehab rekon rumah penduduk dapat diselesaikan segera. Beberapa target yang sudah disusun antara lain, akhir September 2018 telah selesai disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Oktober 2018 rencana aksi rehab rekon mulai dilaksanakan.
Akhir Desember 2018 selesai melakukan normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama dan penunjang perekonomian. Kemudian, Maret 2019, perbaikan rumah masyarakat telah selesai dilaksanakan.
"Oleh karena itu untuk memastikan rehab rekon di NTB sesuai dengan amanat inpres yang ditetapkan, maka secara umum ada beberapa agenda rakor yang perlu mendapatkan perhatian," imbuh Puan.
Baca juga:
Abyor, ITB dan Unram bangun hunian sementara untuk masyarakat Lombok
Fadli Zon desak pemerintah tetapkan gempa Sulteng & Lombok jadi bencana nasional
1.500 Rumah ramah gempa di Lombok ditarget selesai akhir Oktober 2018
Akbar Faisal usul gaji anggota DPR disumbang untuk korban gempa Sulteng dan NTB
DPR usul pembentukan tim pengawas penanggulangan bencana di NTB dan Sulteng
Sri Mulyani: Kita tidak melupakan Lombok