Pemkot Depok Tetapkan 22 Check Point Selama PSBB
Pemerintah Kota Depok telah menetapkan 22 titik check point untuk mendukung penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Rabu (15/4) pukul 00.00 WIB. Titik tersebut adalah wilayah yang berbatasan dengan Jakarta, Bekasi dan Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kota Depok telah menetapkan 22 titik check point untuk mendukung penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Rabu (15/4) pukul 00.00 WIB. Titik tersebut adalah wilayah yang berbatasan dengan Jakarta, Bekasi dan Kabupaten Bogor.
"Teknisnya kita sudah buat aturan taktis. Kita ada 22 titik check point. Perbatasan Jakarta, Bekasi dan Bogor kabupaten," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, Selasa (14/4).
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang dilakukan Prabowo di Desa Pamabulan? Prabowo meresmikan sumber air bersih di Desa Pamabulan, Minggu (19/11).
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Nanti akan ada petugas gabungan dari Polres dan Dinas Perhubungan yang melakukan pemantauan di tiap titik check point. Sedangkan untuk Satpol PP, Kodim dan Koramil melakukan pengecekan di masyarakat. "Pol PP, Kodim dan Koramil mengecek efektivitas pelaksanaan PSBB di masyarakat misalnya kumpulan pasar stasiun dan ini menjadi bagian tim patroli itu dari Gugus Tugas," ucapnya.
PSBB diterapkan pada Rabu (15/4). Hari ini seluruh persiapan akan dimatangkan sehingga pada pukul 00.00 WIB nanti sudah langsung bisa diterapkan.
"Dari sisi serentak hari ini dimatangkan dapur umum di bagian barat dan timur. Kira-kira seperti itu biar enggak terlalu kacau. Dan ini bagi orang-orang yang di tengah jalan membutuhkan bantuan ini secara langsung," ucapnya.
Ditegaskan bahwa untuk ojek online tidak dapat membawa penumpang. Hal ini sama dengan yang diterapkan di DKI Jakarta. Namun untuk sepeda motor pribadi masih diperbolehkan berboncengan dengan menggunakan masker. Ditanya soal sanksi, Idris menuturkan akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran.
"Kalau dalam ketentuan ini bisa kita ukur sesuai pelanggarannya. Misalnya fleksibel akan disesuaikan dengan bidang tertentu seperti Kepolisian. Itu ada hal-hal yang bisa dipidanakan misalnya yang tidak mematuhi ketentuan atau provokator lah itu akan memenuhi UU masalah ini," pungkasnya.
Baca juga:
DPR Minta Aturan Ojek Angkut Boleh Angkut Penumpang Saat PSBB Dicabut
Selama PSBB, Warga Kabupaten Bekasi akan Dapat Paket Sembako dan Uang Tunai
Ini 6 Poin Aturan PSBB di Kota Bekasi, Berlaku Mulai Rabu Besok
Banten Segera Terapkan PSBB, Ini 4 Rencana yang Disiapkan Gubernur Wahidin Halim
Hari Keempat PSBB DKI 3.474 Kendaraan Ditindak, Terbanyak Tak Pakai Masker
Pemerintah Diminta Tegas Tangani Penyebaran Corona, Bukan Hanya Imbauan