Pemuda Adat Minta Pemerintah Pusat Secepatnya Tunjuk Penjabat Gubernur Papua
Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat Pemprov maupun elite politik di Papua sibuk mengurusi kesehatan gubernur dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Martinus Kasuay, tokoh pemuda dari wilayah adat Tabi, Provinsi Papua meminta pemerintah pusat agar secepatnya menunjuk penjabat gubernur untuk mengurus pemerintahan di Papua, karena Gubernur Lukas Enembe sedang sakit.
"Untuk urusan pemerintahan, pemerintah pusat secepatnya menunjuk penjabat sementara untuk mengurus masyarakat yang ada di Papua," kata Martinus, Minggu (23/10). Dikutip dari Antara.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa yang memimpin penyerahan bantuan 'Kemendag Peduli' di Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bantuan apa yang disalurkan Kementan untuk masyarakat Papua? Kementan merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia. "Kami sampaikan terimakasih karena kementan memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak cuaca ektrem secara cepat. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di tiga distrik yang terdampak yaitu Agandugume, Lambewi dan Oneri," ujar Darwin di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Puncak, Jalan Haetubun Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Senin (7/8).
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Bagaimana Kapolda Papua akan menindak tegas oknum yang curang dalam seleksi ASN di Jayapura? "Kalau terbukti ada yang bermain, pasti akan kita tindak tegas, itu tindakan yang menyalahi aturan," Fakhiri, Jumat (15/12).
-
Bantuan apa yang diberikan oleh Kemendag kepada masyarakat di Papua Tengah? Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Puncak, khususnya Distrik Agandugume dan Lembawi. Serah terimanya dilakukan secara simbolis yang diwakili oleh Bupati Puncak Willem Wandik di Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kabupaten Puncak di imika, Papua Tengah pada Selasa (19/9) lalu. Bantuan 2.000 Paket Kebutuhan Pokok Bantuan yang diserahkan berupa barang kebutuhan pokok sebanyak 2.000 paket.
Hal itu disampaikan terkait kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang sakit, sekaligus menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mengalami kekosongan jabatan wakil gubernur.
Menurutnya, dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat Pemprov maupun elite politik di Papua sibuk mengurusi kesehatan gubernur dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
"Kalau sekarang gubernur sakit, biarlah dokter dan perawat yang mengurusnya," ujarnya.
Martinus menegaskan bagaimana nasib pelayanan publik masyarakat Papua apabila semua pejabat daerah hanya mengurusi satu orang.
"Gubernur kan hanya satu orang, sudah ada yang mengurus. Masyarakat kan banyak. Masyarakat ini perlu diurus, bukan dibiarkan atau semua masyarakat mau dibiarkan sakit," bebernya.
Dia berharap dengan adanya penjabat Gubernur di Papua dapat memaksimalkan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, mengenai tuduhan korupsi yang menjerat Lukas, ia menegaskan sikapnya mendukung KPK melakukan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
"Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa, periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan," katanya menegaskan.
Martinus juga mengkritisi status baru Lukas sebagai Kepala Suku Besar Papua sebagaimana dikukuhkan oleh Dewan Adat Papua versi Dominikus Sorabut. "Pengukuhan itu tidak sah," katanya.
Dia menjelaskan di Papua terdapat tujuh wilayah adat dengan struktur kepemimpinan yang berbeda-beda dalam suku. Dalam versi adat Tabi, kepala suku diangkat berdasarkan garis keturunan. Berbeda dengan di wilayah adat Lapago dan Meepago, siapa yang kuat dalam perang, dia yang menjadi kepala suku.
Martinus bahkan menentang para pendukung Lukas yang mencoba menjadikan adat dan budaya Papua sebagai tameng, untuk melindungi Lukas dari proses hukum oleh KPK.
Terkait kesehatan Lukas, KPK menyatakan akan mengirim dokter ke Papua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengirim dokter ke Papua.
"Pak Ketua Pak Firly sudah menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan IDI untuk mengirim dokter untuk memeriksa yang bersangkutan," kata Alexander Marwata seusai rapat dengar pendapat pemberantasan korupsi terintegrasi di Kupang, Rabu (19/10).
Merespons hal ini, kuasa hukum Lukas menyatakan hal itu harus dirapatkan bersama keluarga dan masyarakat adat.
"Kami sudah lakukan koordinasi dan komunikasi dengan klien kami, dan klien kami akan rapatkan dulu dengan keluarga juga masyarakat adat, untuk merespons kunjungan KPK dengan tim dokternya ke kediaman klien kami," ujar kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, Rabu (19/10).
Dalam perkembangannya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menjelaskan bahwa Lukas bersedia diperiksa dokter dari KPK. Kesediaan itu disampaikan dalam pertemuannya yang berlangsung di kediaman pribadinya, Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Jumat (21/10), kata Kapolda, Lukas Enembe bersedia untuk diperiksa kesehatannya.
"Gubernur Enembe memang dalam keadaan sakit," kata Fakhiri. Dikutip dari Antara.
Dikatakan pula bahwa kesiapan Gubernur Enembe untuk diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan KPK akan disampaikan kepada pimpinan KPK agar dapat segera dijadwalkan.
Baca juga:
Kapolda Papua Sebut Lukas Enembe Bersedia Diperiksa Dokter KPK
Tokoh Papua: Dugaan Korupsi Lukas Enembe Tak Bisa Diselesaikan Hukum Adat
Pakar Hukum: Lukas Enembe Sakit Ditentukan Penyidik KPK, Bukan Dokter Pribadi
Pertimbangkan Keamanan, Kapolda Papua Sarankan KPK Pakai Cara Soft atas Kasus Enembe
Kasus Lukas Enembe, KPK Dalami Distribusi Penggunaan APBD Papua
KPK Ingin Periksa Kesehatan Lukas Enembe di Papua, Ini Respons Kuasa Hukum