Pendemo Lurah Susan perlu diajari akar keberagaman Lenteng Agung

Nama daerah Lenteng Agung sendiri berasal dari nama tempat peribadatan etnis Tionghoa yaitu Klenteng.

Sebagian warga Lenteng Agung menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Alasannya karena berbeda keyakinan dengan mayoritas warga yang dianutnya.

Susan yang mengikuti lelang jabatan camat dan lurah beberapa waktu lalu terpilih menjadi Lurah Lenteng Agung sesuai dengan surat keputusan pengangkatan.

Sikap sebagian warga ini seakan mengingkari asal-usul Lenteng Agung yang lekat dengan keberagaman.

Nama daerah Lenteng Agung sendiri berasal dari nama tempat peribadatan etnis Tionghoa yaitu Klenteng. Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan warga Lenteng Agung seharusnya diberi pemahaman bahwa saat ini era demokrasi.

Menurut dia, warga Lenteng Agung yang menolak kehadiran Lurah Susan tidak memahami Indonesia secara luas. Nama Lenteng Agung sendiri berasal dari Klenteng karena memang daerah Lenteng Agung sebelum tahun 1945 banyak etnis Tionghoa yang menetap di daerah tersebut.

"Kan sekarang masih banyak warga asli Lenteng Agung yang keturunan warga Tionghoa," kata dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (3/10).

Dia menuturkan daerah sekitar Lenteng Agung seperti Depok dan Pondok Cina lebih didominasi oleh bangsa Belanda jadi penolakan warga Lenteng Agung tidak berdasar dengan keadaan sejarah wilayah tersebut.

Penduduk Lenteng Agung sekarang sudah berbagai macam etnis termasuk etnis Tionghoa sehingga warga yang menolak Lurah Susan harus diberi pemahaman. "Jadi diberi pemahaman agar mereka lebih menerima perbedaan yang ada. Kan asal usul mereka juga berbeda," tegas dia.

Ridwan menambahkan setelah tahun 1945 hingga 1955, Lenteng Agung lebih didominasi oleh warga asli Lenteng Agung yang kebanyakan keturunan etnis Tionghoa. Dia mengimbau agar masyarakat Lenteng Agung memberi waktu untuk Lurah Susan bekerja terlebih dahulu.

"Jadi kasihlah waktu buat Lurah Susan untuk bekerja selama enam bulan. Kan pak Gubernur Jokowi juga akan evaluasi hasil pelelangan jabatan yang dia buat. Tunggu saja sampai enam bulan," pungkas dia.