Peneliti BRIN: Pembangunan Papua Sudah Terintegrasi dengan UU Otsus
Mardyanto pun menilai pendekatan-pendekatan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (5) PP Nomor 107 Tahun 2021 telah ideal.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mardyanto Wahyu Tryatmoko mengatakan, pengimplementasian Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua membaik sejak menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. Alasannya karena mengintegrasikan pada strategi pembangunan Papua.
"Kalau saya lihat sekarang, sudah cukup membaik. Tampaknya strategi pembangunan untuk Papua sudah terintegrasi dengan UU Otsus Papua.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan 107. Selanjutnya, PP 107 itu mengamanatkan adanya strategi percepatan pembangunan Papua," katanya di Jakarta, Jumat (17/12).
-
Apa yang terjadi di video yang viral tentang Brimob dan TNI di Papua? Sebuah video memperlihatkan anggota Brimob dan TNI yang sedang baku tembak dengan KKB OPM Papua dan membuat situasi memanas.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Kodok baru apa yang ditemukan di Papua Barat? Spesies baru itu dikenali berbeda berdasarkan ukuran, warna, bentuk tubuh, dan garis-garis di tangannya.
-
BRImo apa? Melihat perubahan kebiasaan ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) pun berinovasi dengan memperkenalkan layanan perbankan digital BRImo yang diluncurkan pada 2019 lalu.
Berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan terdahulu, kata Mardyanto, banyak pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 yang belum diimplementasikan pada praktik pembangunan Papua.
Namun, setelah adanya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pengimplementasian pasal-pasal di dalam aturan baru itu membaik melalui beberapa peraturan turunan.
Pertama, kata Mardyanto, ada PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua. Selain itu, ada pula PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Dengan demikian, lanjut Mardyanto, ditemukan sinergi antara kebijakan-kebijakan tersebut untuk mempercepat pembangunan Papua.
"Ada sinergi di situ, antara kebijakan Otsus, kemudian PP dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang menjadi operasionalisasi kebijakan-kebijakan itu," ungkapnya seperti dilansir dari Antara.
Mardyanto pun menilai pendekatan-pendekatan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (5) PP Nomor 107 Tahun 2021 telah ideal.
Di dalamnya, kata dia, ada beberapa pendekatan, seperti tata kelola pemerintah yang baik dan transparan serta pembangunan sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis.
Ada pula pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah.
Di samping itu, juga ada pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di daerah dan pelibatan peran masyarakat secara aktif.
Meskipun begitu, dia tetap mengimbau pemerintah memperhatikan beberapa tantangan UU Otsus terbaru tersebut, seperti kemungkinan resentralisasi kewenangan.
Baca juga:
Tokoh Papua Minta Dana PON XX dan Otsus Diaudit
Kemenkeu Dorong Percepatan Pembangunan Papua Lewat Pengelolaan Dana Otsus
Kemenkeu Tingkatkan Alokasi Dana Otsus Papua Menjadi 2,25 Persen
Komisi II Ingatkan Pemerintah RPP Otsus Papua Diambang Jatuh Tempo
Wapres Sebut Dua RPP Soal Otsus Papua Hampir Final
Ketua DPR Ingatkan Aturan Turunan UU Otsus Papua Harus Dengar Aspirasi Masyarakat