Peneliti: Data Kemiskinan Kemensos Tidak Diperbaharui Sejak 2015
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Hartono Laras, berdalih saat ini pihaknya juga terus mendorong pemda untuk melakukan pemutakhiran data tersebut. Sebab basis data yang akurat amat dibutuhkan dalam penyaluran bansos. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang.
Direktur Smeru Research Institute, Widjajanti Isdijoso, menduga salah satu hambatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasar berkaitan dengan data. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) yang saat ini digunakan, kata dia, tidak diperbaharui sejak 2015.
"Kita tahu bahwa data itu di-update secara memadai di tahun 2015 kemudian tidak ada updating secara besar-besaran," kata dia, dalam diskusi virtual 'Ngobrol Tempo', Kamis (30/4).
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa tujuan utama pembentukan Dewan Banteng? Dewan Banteng ini berisi mantan anggota perwira maupun prajurit yang merasa kecewa. Terbentuknya Dewan Banteng ini tepat setelah reuni antara perwira aktif dan pensiunan. Mereka kecewa terhadap pemerintah pusat karena dianggap telah melanggar undang-undang dan dianggap cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah terabaikan.
Dampaknya tentu saja pada keakuratan data. Lima tahun tidak diperbaharui membuat keakuratan data pasti turun. Padahal sementara objek data yang dihimpun yakni kemiskinan, perkembangannya fluktuatif.
"Kalau dibuat 2015, kita hitung keakuratannya sekitar 85 persen. Karena kemiskinan itu fluktuatif. Tentunya kalau ini tidak diupdate secara memadai tentu keakuratannya akan turun. Sekarang ini kalau dengan ketepatan sasaran saat ini, ini lebih rumit lagi. Karena ada kemungkinan orang-orang bahkan yang di atas 40 persen. DTKS ini kan isinya 40 persen orang termiskin. Ada orang yang tidak termasuk 40 persen ini yang tiba-tiba jatuh miskin. Ini yang memang menjadi rumit," terang dia.
"Misalnya orang kerja di Cafe dulu mereka mungkin tidak sampai masuk 40 persen itu. Bahkan mungkin sekarang sama sekali tidak punya penghasilan. Jadi ini yang tentunya, kami menyatakan dalam kondisi krisis seperti ini membutuhkan treatment yang istimewa," imbuh dia.
Tanggung jawab untuk melakukan pembaharuan data kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda). Di saat yang sama, pemda juga mengalami hambatan dalam melakukan pembaruan data.
"Nah membangun satu sistem yang baru ini cukup rumit juga. Karena tidak semua daerah melakukan update secara memadai. Mungkin untuk beberapa daerah, khususnya di kota itu sumber daya orang di Dinas Sosialnya cukup bagus. Tapi di beberapa kabupaten yang masih kurang begitu maju, mereka kesulitan sebetulnya melakukan pendataan," ungkapnya.
"Kita tahu bahwa dari tahun 2015-2019 tentunya keakuratan data ini semakin berkurang. Misalnya di tahun 2019 kami mendapatkan data ada sekitar 60 kabupaten yang tidak melakukan updating. Dari kabupaten kota yang updating juga, ternyata mereka juga tidak melakukan updating-nya tidak terlalu akurat. Karena sumber daya keuangan maupun orang memang sangat terbatas," lanjut dia.
Kemsos Mengakui
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Hartono Laras, mengakui sudah hampir 5 tahun tidak terjadi pemutakhiran basis data terpadu secara besar di tahun 2015. "Memang ini sudah 5 tahun ya. Kita sudah mengusulkan juga untuk dilakukan suatu pemutakhiran data secara menyeluruh," ungkapnya.
"Tapi sambil menunggu itu, ya sejak tahun 2015 kita telah membangun satu sistem informasi kesejahteraan sosial, tetap kita gunakan itu. ada yang digunakan untuk program PKH, ada yang BPNT dan sebagainya," katanya.
Pihaknya juga terus mendorong pemda untuk melakukan pemutakhiran data tersebut. Sebab basis data yang akurat amat dibutuhkan dalam penyaluran bansos. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang.
"Kita terus mendorong pada daerah untuk terus melakukan update data ini. Data ini sangat penting. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Ini kita juga sangat beruntung masih ada data yang kemudian ada dalam DTKS dan untuk implementasi programnya silakan daerah yang lebih tahu tentu saya yakin akan hati-hati untuk menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan," tandasnya.
(mdk/lia)