Peneliti LIPI Curiga Ada Upaya Polri Menguasai KPK
"Kita di elemen civil society harus menolak upaya menjinakan KPK melalui keterlibatan intensif institusi kepolisian dalam seleksi capim KPK," kata Syamsuddin dalam sebuah diskusi yang digelar di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris protes keras banyaknya jenderal polisi yang ikut seleksi calon pimpinan KPK. Dia melihat, ada upaya Polri untuk menjinakkan KPK.
"Kita di elemen civil society harus menolak upaya menjinakan KPK melalui keterlibatan intensif institusi kepolisian dalam seleksi capim KPK," kata Syamsuddin dalam sebuah diskusi yang digelar di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang disita KPK dari Syahrul Yasin Limpo? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan tengah menjalani persidangan. Adapun barang yang diamankan adalah sebuah mobil jenis minibus, yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan.
Hal itu perlu dilakukan, kata Syamsuddin, karena kekhawatirannya akan kooptasi Korps Bhayangkara itu terhadap KPK. Mengingat ada 9 Pati Polri yang berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai capim KPK.
"Dan lebih jauh saya berpendapat apabila katakanlah pimpinan KPK itu dikuasai oleh polisi aktif, kemudian setelah (mereka) tidak pensiun yang kita khawatirkan KPK akan terkooptasi atau dikendalikan oleh polisi," katanya.
Menurut Syamsuddin, KPK pada awalnya KPK dibentuk untuk menciptakan lembaga yang bersih pasca reformasi. Kala itu masyarakat tidak menaruh kepercayaan kepada lembaga penegak hukum yang sudah ada dalam keseriusannya mengungkap kasus korupsi.
"Semangat awalnya KPK itu kan upaya penegakan pemerintahan yang bersih sebagai akibat kegagalan institusi kepolisian dan kejaksaan tidak bisa menaggulangi hal itu, maka KPK terbentuk. Maka bagi saya aneh kalau kemudian institusi kepolisian disibukan untuk menyiapkan anggotanya memasuki KPK," katanya.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya telah menerima sembilan pejabat tinggi (Pati) yang bermaksud mendaftar sebagai calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dari SDM sudah menerima pendaftaran sembilan orang perwira tinggi Polri yang terencana akan mengikuti seleksi terbuka calon komisioner KPK," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).
Menurutnya, sembilan Pati tersebut akan mengikuti seleksi internal Polri sebelum akhirnya disodorkan untuk mendaftar ke Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK.
"Secara internal itu nanti ada assesment untuk mengecek satu persyaratan administrasi, kedua kompetensi, ketiga persyaratan di bidang pengalaman penugasan. Setelah dari internal kepolisian terpenuhi persyaratan baru nanti akan diverifikasi tingkat atas," jelas dia.
Verifikasi tingkat atas itu yakni masuk ke Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Setelahnya baru akan diputuskan siapa yang akan maju ke Pansel Capim KPK.
"Wanjakti memutuskan misalnya kalau sekarang sembilan, besok bisa nambah lagi, betul-betul yang memenuhi persyaratan sesuai yang disampaikan pansel secara terbuka. Misalnya tinggal lima orang, lima orang itu yang diberikan surat tahapan rekomendasi untuk mengikuti tahapan seleksi yang sudah dijadwalkan pansel KPK," tutup Dedi.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kapolri Ingatkan Perwira Polri Daftar Capim KPK Berkompetisi Secara Sehat
ICW Ingatkan Pansel KPK Tak Berikan Kuota Khusus bagi Kepolisian dan Kejaksaan
Banyak PATI Ikut Capim, LIPI Khawatirkan KPK Tercengkram Polri
Harta Kekayaan Lima Jaksa Capim KPK, Tertinggi Rp8 Miliar dan Terendah Rp755 Juta
Pegawai Daftar Capim KPK Tak Harus Mengundurkan Diri
384 Orang Ikut Seleksi Capim KPK, Begini Proses Selanjutnya