Pengukuran ulang lahan Bandara Kulonprogo diwarnai bentrok

Bentrok antara warga dengan aparat tak terelakkan saat petugas mengukur ulang luas lahan untuk bandara.

Hasto Wardoyo, Bupati Kulonprogo mengklarifikasi tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga yang menolak pembangunan Bandara Kulonprogo. Menurutnya polisi tidak bermaksud bertindak represif karena hanya melakukan pengamanan.

"Kemarin polisi menerjunkan banyak anggota itu untuk pengamanan yang lebih baik. Kemarin itu juga bukan pematokan, tapi mencocokkan pengukuran ulang karena ada selisih luas tanahnya," katanya saat mendatangi pelantikan Bupati Bantul, Gunungkidul dan Sleman di Kantor Gubernur DIY, Rabu (17/2).

Hasto pun menilai peristiwa kekerasan yang terjadi kemarin hanya bentrok kecil. Sebab sebelumnya bentrok antara warga dan polisi sebelumnya jauh lebih besar.

"Sebelumnya jauh ada yang lebih besar, dulu ada kebakaran dan lainnya, saya menilai kemarin tidak lebih ricuh," tambahnya.

Dia menjelaskan pengukuran yang dilakukan kemarin karena ada warga yang setuju pembangunan bandara tapi belum cocok dalam harga tanah. Karenanya perlu ada pengukuran supaya bisa menentukan harga yang sesuai.

"Mereka setuju asalkan harganya cocok. Ini yang akan coba kita bicarakan," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Hasto, pihaknya juga sudah menyebarkan formulir kepada 1.300 warga yang setuju pembangunan bandara. Formulir tersebut berisi keinginan pekerjaan apa yang diinginkan warga.

"Kalau di bandara itu nantinya akan butuh 3000 pegawai. Warga yang mengisi form yang kami buat ada yang ingin jadi cleaning servis, ada yang security, ada juga yang minta diberikan pelatihan. Saya juga akan tanda tangan MoU dengan dengan Angkasa Pura jika nanti bandara dibangun, warga yang ikut pelatihan harus diutamakan," tandasnya.