Perhimpunan Guru Tolak Rencana Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Alasannya

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak rencana pemerintah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis.

Kepala Bidang Advokasi Guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengungkap alasan menolak rencana tersebut.

Dia mengatakan, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

“Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” katanya, Sabtu (2/3).

Dia menegaskan, pada prinsipnya P2G berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya. Namun, dia juga meminta agar para guru diperhatikan kesejahteraan dan asupan gizinya.

“Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga,” 

ujarnya.

merdeka.com

Dia mengatakan, seharusnya skema makan siang gratis pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN.

Karena anggaran APBN yang sekarang saja belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan.

Untuk sekolah jenjang SD, data BPS menunjukkan 60,60 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022.

“Ini yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah. Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” tegasnya.

Iman mengingatkan data menunjukkan bahwa kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun. Misal, dari 2022 ke 2023 dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar.

“Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer,” 

bebernya.

merdeka.com

Selan itu, banyak Sekolah Dasar (SD) yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa masih kurang. Untuk anak SD, dari dana BOS tiap anak itu setahun Rp900 ribu. Jika dihitung, dalam satu hari negara menganggarkan Rp2.830 per siswa.

“Sebenarnya sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis Rp15 ribu,” katanya.

Menurut Iman, dengan trend dana BOS yang selalu menurun, maka usulan agar makan siang gratis dari dana BOS malah menambah persoalan. 

Masalahnya dana BOS selalu turun setiap tahun, alih-alih makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun.

“Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” pungkasnya.