Periksa Direktur Dumas, Bareskrim sempat minta izin ke Ruki
Ruki mengakui anak buahnya diterima terkait kasus Payment Gateway yang menjerat Denny Indrayana.
Taufiequrachman Ruki selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) membenarkan Bareskrim Mabes Polri telah meminta izin untuk memintai keterangan dari Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Eko Marjono. Izin ini terkait dugaan korupsi dalam proyek Payment Gateway (PG) yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
"Ketika itu Bareskrim meminta izin kepada saya untuk meminta keterangan dari Direktur Dumas untuk konfirmasi apakah benar memberikan rekomendasi dalam program payment gateway," ungkap Ruki kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3).
Dalam kasus ini, Ruki sedikit membeberkan kalau proyek Payment Gateway memiliki peluang dan kerawanan terjadi tindak pidana korupsi.
"Rekomendasinya antara lain berbunyi, hati-hati karena ini (Payment Gateway) memiliki peluang dan kerawanan untuk penyalahgunaan wewenang," ungkapnya.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menjelaskan, pemeriksaan Direktur Dumas KPK lantaran mengikuti pertemuan dalam sosialisasi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM.
"Karena Eko salah satu undangan dalam pertemuan yang bahas sosialisasi PG (Payment Gateway). Pertemuan dilakukan sebelum PG diluncurkan, sekira Juni 2014," tuturnya.
Dari informasi yang didapat, proyek Payment Gateway di Menkum HAM dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Bank Indonesia (BI) dan juga KPK.
Setiap peserta dimintai pendapatnya terkait gagasan Denny Indrayana. Eko Marjono yang mewakili KPK memberi tanggapan agar program yang baru kali ini harus diperhatikan dulu aspek hukumnya.
Baca juga:
Amir Syamsuddin minta Denny Indrayana tak lempar tanggung jawab
Kamerad demo minta Bareskrim segera tangkap Denny Indrayana
Manuver Denny Indrayana setelah jadi tersangka korupsi
Diperiksa Bareskrim, Denny Indrayana dicecar 17 pertanyaan
Kubu Denny Indrayana bantah proyek payment gateway rugikan negara
Diam-diam, Denny Indrayana temui JK minta perlindungan hukum
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.