Periksa politisi Demokrat, KPK telusuri aliran dana e-KTP ke Marzuki Ali
Mulyadi mengatakan, saat program e-KTP bergulir dirinya merupakan anggota DPR Komisi V. Menurut dia, Komisi V tak ada sangkut pautnya dengan program e-KTP yang bergulir di Komisi II DPR.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran dana e-KTP kepada mantan Ketua DPR Marzuki Alie. Hal tersebut diakui oleh Politisi Demokrat Mulyadi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
"Tadi dikonfirmasi, dibilang mungkin Pak Mulyadi ini tahu tentang masalah Pak Marzuki. Itu saja sebenarnya," ujar Mulyadi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/7).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
Dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Marzuki Alie disebut menerima uang bancakan e-KTP sebesar Rp 20 miliar. Mulyadi mengaku dirinya dicecar terkait hal tersebut oleh penyidik KPK.
"Iya ditanya, apa pernah mendengar Pak Marzuki terima uang, yang terkait e-KTP? Jangankan soal itu, terima uang, kita enggak pernah dengar. Karena komisi V tidak terkait program e-KTP," kata Mulyadi.
Mulyadi mengatakan, saat program e-KTP bergulir dirinya merupakan anggota DPR Komisi V. Menurut dia, Komisi V tak ada sangkut pautnya dengan program e-KTP yang bergulir di Komisi II DPR.
"Saya juga sebetulnya sebelum datang juga bingung. Karena saya tidak pernah di komisi II. Tidak pernah di Banggar. Bukan ketua fraksi dan ketua partai. Makanya saya bertanya-tanya," kata dia.
Mulyadi sendiri dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung. Selain Mulyadi, penyidik KPK juga memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi hari ini.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Mantan anggota DPR RI Taufiq Effendi usai jalani pemeriksaan di KPK
Kasus e-KTP, KPK periksa eks wakil ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi
Panggil Ical, KPK usut korupsi e-KTP mengalir ke Rapimnas Golkar di Bali
Di luar negeri, Aburizal Bakrie mangkir panggilan KPK terkait kasus e-KTP
Kasus e-KTP, mantan bos PT Gunung Agung kembali diperiksa
Yasonna Laoly penuhi panggilan KPK terkait e-KTP, Tamsil Linrung mangkir