Perpanjangan kontrak JICT ke perusahaan asing dinilai penuh keanehan
Ada 'orang kuat' di belakang Dirut Pelindo II RJ Lino, sehingga kontrak HPH diperpanjang tanpa persetujuan Kemenhub.
Pengamat politik Tjipta Lesmana mengendus kecurangan dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang diserahkan ke perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH) selama 20 tahun (2019-2039).
Dia menduga ada 'orang kuat' di belakang Dirut Pelindo II RJ Lino, sehingga kontrak HPH diperpanjang tanpa persetujuan Kementerian Perhubungan selaku operator.
-
Bagaimana Pelindo membangun konektivitas pariwisata di Indonesia? Selain itu, para delegasi akan diajak untuk mengunjungi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang disiapkan untuk menjadi jangkar dalam membangun konektivitas pariwisata di Indonesia
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Apa tujuan utama Pemilu di Indonesia? Tujuan Pemilu secara Umum Tujuan pemilihan umum (Pemilu) secara umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan membentuk pemerintahan baru sesuai dengan kehendak rakyat.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Kapan Pemilu di Indonesia diadakan? Pemilu sebentar lagi akan diselenggarakan. Pemilu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
-
Siapa yang diuntungkan dari Pemilu di Indonesia? Dengan adanya pemilu, para pemimpin yang terpilih dapat secara sah dan demokratis memegang kekuasaan.
Tjipta menjelaskan, sebelum ada UU Pelabuhan, Pelindo memiliki peran sebagai regulator merangkap operator. Namun setelah UU Pelabuhan lahir, Pelindo hanya sebagai operator. Regulatornya adalah Menteri Perhubungan.
Tjipta mengatakan, menteri perhubungan dari mulai EE Mangindaan hingga Ignasius Jonan sudah memberi peringatan agar tidak cepat-cepat memutuskan memperpanjang kontrak. Bahkan Jonan mengeluarkan surat agar Pelindo tidak memperpanjang kontrak.
"Karena merupakan suatu keanehan seorang RJ Lino berani memperpanjang kontrak kerja JICT hanya dengan berlandaskan surat rekomendasi dari Menteri BUMN Rini Soemarno, padahal sesungguhnya yang menjadi regulator pelabuhan adalah Menteri Perhubungan," ujar
Tjipta dalam diskusi soal kasus Pelindo II di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Tjipta mempertanyakan orang kuat yang membekingi RJ Lino. Dari keanehan itu dia memberikan dukungan penuh pada Pansus Pelindo II untuk ungkap siapa orang tersebut.
Persoalan lain mengenai konsesi. "Mestinya kan diberikan konsesi. Lino bilang tidak perlu, karena negara tidak kerja apa-apa dalam hal ini. Tidak kerja kok dapat uang? Nah ini aneh bin ajaib. Bagaimanapun ini kan negara, masak negara dicuekin begitu saja. Itu kata-kata Lino. Lino juga bilang negara tidak kerja apa-apa dalam hal ini perusahaan JICT dikelola oleh Pelindo dan HPH. Itu memang perusahaan raksasa dari Hongkong," bebernya.
(mdk/noe)