Pertanyaan-pertanyaan menukik Pansel bikin kaget Capim KPK
Umumnya Pansel mencecar mengenai kekayaan dan komitmen memberantas rasuah.
Panitia seleksi melakukan tes wawancara terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah pertanyaan dilontarkan sehingga sempat membuat para calon kaget.
Umumnya Pansel mencecar mengenai kekayaan dan komitmen memberantas rasuah. Tetapi pertanyaan mulai tajam ketika ditanya mengenai asal muasal harta dalam jumlah besar tersebut.
Lebih mengejutkan lagi ketika ditanyakan soal identitas dan godaan jika kelak duduk di KPK. KPK memang membutuhkan figur yang tidak bisa diajak kompromi oleh siapa pun.
Meski para pansel ini kaum hawa tetapi rupanya membuat para calon gelagapan. Bahkan beberapa calon ada yang memilih diam dan menjawab tidak tahu ketika pertanyaan semakin mendalam.
Berikut pertanyaan-pertanyaan menukik Pansel bikin kaget Capim KPK:
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Pansel tanya soal godaan wanita
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono menjalani tes wawancara sebagai calon pimpinan KPK. Giri yang baru berusia 41 tahun dicecar soal godaan terhadap wanita.
"Jadi kalau Anda terpilih sebagai komisioner apa yang akan dilakukan dalam sebulan pertama? Dan Anda kan masih muda dan ganteng bagaimana supaya tidak mudah tergoda? Kalau tergoda harta biasa, kalau laki-laki muda ganteng, punya posisi maka akan tergoda wanita?" tanya anggota Pansel Supra Wimbarti.
"Antisipasinya adalah jalan harus membangun keluarga kita sebaik mungkin, keluarga saya sangat harmonis," jawab Giri.
"Mengapa usia 41 tahun ingin jadi pimpinan KPK? Ada agenda khusus setelah empat tahun jadi komisioner sehingga jadi batu loncatan lain seperti komisaris BUMN?" tanya Supra.
"Ini bukan usia muda, pimpinan KPK mensyaratkan 40 tahun, umur bukan ukuran kompetensi, saya 10 tahun bersama KPK dan lima tahun bersama UN (United Nations), pengalaman saya cukup padat. Ini bentuk panggilan, ketika KPK kritis sejak Januari, tiap insan di KPK mempertahankan bagaimana kepercayaan masyarakat. Toh setelah jadi pimpinan KPK saya tidak tahu jadi apa mungkin jadi orang biasa atau usaha lain, yang penting bagaimana jadi komisioner KPK selama empat tahun," ungkap Giri.
Jimly disindir pernah mundur dari MK
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengikuti tes seleksi tahap akhir calon pimpinan (Capim) KPK dengan 6 calon lainnya di Gedung Sekretaris Negara. Menurut dia, keikutsertaan mengikuti seleksi Capim KPK adalah demi menyelamatkan lembaga antirasuah itu agar tetap tegak dalam memberantas korupsi.
"Saya lihat kondisi saat ini krusial. Sehingga banyak yang berpikir KPK layak dibubarkan. Ini jangan sampai terjadi. Saya pikir KPK harus diperbaiki cara kerjanya," ujar Jimly di Ruang Serba Guna, Lantai Dasar, Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara, Jl. Veteran no 18, Jakarta 1011, Jakarta, Selasa (25/8).
Namun, saat ditanya apakah akan mundur jika tidak terpilih sebagai Ketua KPK, Jimly hanya tersenyum. Hal itu berkaca pada kasus pencalonan Jimly sebagai pimpinan MK di periode yang kedua. Usai menjalani tes di DPR, Jimly mengundurkan diri dari pencalonannya. Konon mundurnya Jimly lantaran tidak menempati posisi sebagai ketua.
"Bapak selesai menjabat Ketua MK (periode) pertama maju lagi dan dites melalui DPR. Setelah terpilih bapak mundur, konon karena tidak sebagai ketua. Saya khawatir nanti bapak juga akan mundur kalau nggak terpilih di posisi Ketua KPK," tanya salah satu Pansel Capim KPK, Eny Nurbaningsih.
Jimly tidak menjawab pertanyaan tersebut secara kongkret. Ia hanya mengisyaratkan bahwa publik akan tahu apa yang sikapnya nanti setelah menjalani tes di DPR.
"Saya ini orangnya konsisten. Saya pikir itu nanti saya jawab di DPR saja. Pansel konsen pilih 8 (Capim KPK) saja. Jadi saya pikir saya jawabnya nanti saja (di DPR)," ujar Jimly.
Hendardji dicecar punya banyak rumah dan mobil
Calon pimpinan KPK Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji hanya bisa senyum ketika anggota Pansel Harkristuti Harkrisnowo menanyakan soal banyak rumah yang dimilikinya. Hendardji dicecar dalam sesi wawancara di gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).
"Kami dengar bapak punya banyak rumah ya?" tanya Harkristuti. "Iya, bu," jawab Hendardji.
"Bisa dipertanggungjawabkan, pak?" lanjut Harkristuti bertanya. "Ya, bisa dipertangungjawabkan," jawab Hendardji.
Namun ketika ditanya jumlah mobil, Hendardji tidak menjawab. Dia hanya senyum kepada 9 anggota pansel tersebut.
Hal yang sama juga terjadi ketika Tuti kembali menyentil jumlah mobil Hendardi. Lagi-lagi mantan Danpusmom AD itu hanya bisa cengir.
"Bapak juga punya mobil banyak ya, buat apa mobil banyak, Pak? Bagi kita dong," ujar Harkristuti bergurau.
"Saya pakai mobil. Istri, dua anak saya juga pakai mobil, bu," jawab Hendardji dengan tersenyum.
Pansel sebut Johan Budi gemar banting HP
Sejumlah strategi dilakukan tim Pansel KPK untuk mengorek komitmen para calon pimpinan KPK (Capim KPK) yang mengadakan tes wawancara dari pagi tadi hingga sore ini. Tujuannya untuk mengukur karakter dan kemampuan serta motivasi para calon.
Dalam sesi wawancara terhadap Plt Johan Budi SP, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK Destry Damayanti sempat menanyakan tingkat emosi si peserta.
Di depan Johan Budi, Destry mengaku mendapat laporan bahwa pada saat setelah melakukan penetapan tersangka, bekas wartawan itu sering membanting ponsel genggamnya. Hal itu ditanyakan karena, kata Destry, Pansel membutuhkan Pimpinan KPK yang bisa mengendalikan emosi.
"Pak Johan pakai handphone smart phone? Katanya di belakang anda sering banting handphone?" tanya Destry di Ruang Serba Guna, Lantai Dasar, Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara, Jl. Veteran no 18, Jakarta 1011, Jakarta, Selasa (25/8).
Mendengar pernyataan tersebut, Johan lantas menjelaskan bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukannya. Bahkan dia menilai penjelasan yang tertuang dalam pertanyaan tersebut hanyalah sebuah strategi Tim Pansel untuk mengetahui sisi emosional dirinya.
"Enggak-enggak (banting handphone). Saya kira pertanyaan tadi pengen tahu bagaimana mengeluarkan emosi, mancing tadi. Gila lo handphone mahal," kata Johan.
Capim KPK terkejut ditanya soal KTP
Ketua Pansel Destry Damayanti menanyakan kepada salah satu Capim KPK Mohamad Gudono perihal informasi tidak mengajukan permohonan pembuatan KTP sejak 2002.
"Berdasarkan informasi yang kami dapat, apakah Bapak tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan KTP ke ketua RT sejak tahun 2002?" tanya Destry dalam tes wawancara di Gedung Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa (25/8).
Pertanyaan tersebut sontak mengagetkan Gudono. Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu merasa dia tidak pernah melanggar administrasi kependudukan. Bahkan dia merasa saat ini kartu identitasnya sudah menggunakan sistem elektronik seperti yang berlaku saat ini. Dia pun mempertanyakan sumber informasi yang diperoleh Pansel Capim KPK.
"KTP saya ini sudah e-KTP. Mana mungkin saya dikatakan tidak memiliki KTP. Ini mungkin keliru, tapi saya tidak menyalahkan karena mungkin informasi itu ada keliru-keliru sedikit," jawab Gudono.
Kendati begitu, Pansel hanya ingin memastikan agar saat yang bersangkutan menjadi pimpinan KPK tidak tersangkut persoalan-persoalan yang justru akan mempersulit kinerjanya dalam memberantas korupsi. Meski potensi hambatan itu terbilang kecil sekalipun.
"Yang penting Bapak bisa tunjukkan. Karena jangan sampai nanti ketika jadi pimpinan KPK persoalan itu jadi permasalahan serius," pungkas Destry.