Pesan Jokowi ke calon hakim: Jangan sampai hukum diperdagangkan

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pembekalan kepada 1591 CPNS/Calon Hakim Tahun 2018 di Gedung Auditorium, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2).

2018-02-21 11:16:22

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada 1591 CPNS/Calon Hakim Tahun 2018 agar memegang erat prinsip kejujuran selama menjalankan tugas. Jokowi mengingatkan, jangan sampai hakim memperdagangkan hukum di Tanah Air.

"Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diperdagangkan," tegasnya saat memberikan pembekalan kepada 1591 CPNS/Calon Hakim Tahun 2018 di Gedung Auditorium, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, memperjualbelikan hukum bisa meruntuhkan kepercayaan rakyat Indonesia dan kepercayaan dunia internasional. Dia mencontohkan, banyak negara yang mengalami keterpurukan akibat lemahnya sistem peradilan, hukum tidak lagi memberikan rasa kepercayaan pada rakyat.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan kepastian hukum harus dijaga guna memperkokoh pembangunan demokrasi dan juga ekonomi.

"Kepastian hukum adalah kunci menciptakan iklim usaha, investasi yang kondusif. Kepastian hukum meningkatkan kepercayaan rakyat, masyarakat, dunia internasional terhadap negara kita Indonesia," ujar dia.

Jokowi juga menginginkan, hukum harus terus diperkuat guna memberikan rasa keadilan dan kemajuan. Hukum juga harus menjadi pondasi kuat untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu saya berpesan, pegang betul yang namanya kejujuran, pegang betul yang mamanya integritas selama karir saudara nanti menjadi hakim. Jadilah contoh bagi profesi yang lainnya," katanya.

"Rakyat Indonesia mengharapkan saudara-saudara menjadi hakim-hakim yang adil, hakim yang profesional dan berintegritas, hakim-hakim yang bermartabat, hakim yang memberikan rasa keadilan dan pondasi bagi lompatan-lompatan kemajuan bangsa kita Indonesia dan memberi pondasi kuat untuk meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Baca juga:
Di depan 1591 calon hakim, Jokowi sebut masa depan peradilan ada di pundak kalian
DPR sebut jika Jokowi tolak tanda tangan UU MD3 dianggap tetap menerima
Reaksi Presiden Jokowi tolak tanda tangan UU MD3 tidak berpengaruh
Reaksi Presiden Jokowi tolak tanda tangan UU MD3 tidak berpengaruh
Wakil Ketua DPR: Kalau Presiden belum setuju UU MD3, kita beri kesempatan mendalami
Wakil Ketua Baleg minta Jokowi tak ngambek tolak teken UU MD3

(mdk/rzk)