Pesan Senior PDIP untuk Calon Kepala Daerah Solo, Singgung Jokowi hingga Gibran

Aria Bima menilai, perbedaan pilihan maupun partai pengusung merupakan hal yang wajar dalam berkontestasi.

DPP PDIP menitipkan pesan untuk dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa-Bambang Nugroho (PDIP), Respati Ardi-Astrid Widayani (KIM Plus) agar menjaga kondusifitas kontestasi Pilkada 2024. Suasana damai, kondusif selalu terjaga sejak Joko Widodo (sekarang Presiden RI) dan FX Hadi Rudyatmo yang menang Pilkada tahun 2005 hingga sekarang haruslah tetap terjaga.

Pesan tersebut disampaikan politikus senior PDIP Aria Bima saat ditemui merdeka.com, seusai kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Salaview, Solo, Rabu (25/9).

"Pilkada Kota Solo adalah Pilkada yang sudah mentradisi dari periode ke periode. Dari pemilihan langsung sejak Pak Jokowi, tahun 2005, rakyat Solo damai," ujar Wakil Komisi Vi DPR RI.

Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada PDIP itu mengatakan, sejak periode Jokowi-Rudy (FX Hadi Rudyatmo) hingga Waki Kota Gibran Rakabuming Raka, tidak terjadi konflik antar partai politik, terlebih money politic.

"Boleh dibuktikan 2 periode Pak Jokowi, Pak Rudy, kemudian Mas Gibran, ada nggak money politic ? Nggak ada. Tanya Pak Jokowi, ada nggak tebar-tebar duit? Tanya Mas Gibran, nggak ada. Itu hendaknya dijaga," tandasnya.

"Mas Teguh dan Mas Bambang, Mas Respati dan Mbak Astrid, tahan dulu untuk menggunakan berbagai instrumen iming-iming untuk memilih dengan menggunakan hal hal yang sifatnya menghilangkan substansi kita berdemokrasi," ungkapnya.

Aria Bima menilai, perbedaan pilihan maupun partai pengusung merupakan hal yang wajar dalam berkontestasi. Namun, para calon pemimpin, dikatakannya, tidak boleh membelah atau mempolarisasi rakyat.

"Harus dijaga persatuan dan kesatuannya. Sebagai orang PDI Perjuangan, saya pun akan sepenuhnya melaksanakan kampanye," katanya.

Secara nasional, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Bima, PDIP merasa mendapatkan durian runtuh. Dimana hampir di setiap provinsi serta kabupaten/kota PDIP bisa mencalonkan langsung atau mendukung calon partai lainnya untuk Pilkada.

"Sekitar 408 kabupaten/kota kita mengusung. Ada yang kerjasama dengan Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat PKS, PPP, PSI dan lainnya," pungkasnya