Pilkada 2020, PDIP akan Minta Masukan Sultan HB X serta NU dan Muhammadiyah
PDIP menyadari bahwa, lanjut Hasto, pilkada adalah pemilu rakyat, dalam artian rakyat berdaulat dalam menentukan, maka partai akan mendengarkan aspirasi rakyat.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan, akan mendahulukan kader sendiri untuk maju di Pilkada Serentak 2020, khususnya di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Meksi demikian, dia menegaskan, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu tetap membuka diri terhadap kemungkinan mengusung calon dari eksternal asalkan memenuhi syarat-syarat.
-
Kapan Sri Sultan Hamengkubuwono II memerintah? Ia memerintah pada kurun waktu tahun 1792-1828.
-
Apa yang Jenderal Dudung apresiasi di Kampung Pancasila, Banyuwangi? “Luar biasa. Di desa ini ada banyak agama tapi bisa hidup rukun. Inilah cerminan sila-sila Pancasila dalam kehidupan nyata,” kata Jenderal Dudung.
-
Di mana gempa Bantul berpusat? Gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Bantul menjadi sebuah alarm pengingat tentang keberadaan zona subduksi yang masih aktif di wilayah selatan Pulau Jawa.
-
Bagaimana Sultan Hamid II memimpin DIKB? Dalam deklarasi tersebut, Sultan Hamid II dipilih sebagai kedua dewan serta dibantu oleh badan pemerintahan harian yang berjumlah lima orang. Selanjutnya, gabungan kesultanan dan kerajaan sepakat untuk mewujudkan pemerintahan federasi yang lebih kuat dengan menaikkan kedudukan Dewan Kalimantan Barat menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Apa dampak yang ditimbulkan gempa Bantul? Gempa M 6,4 Bantul berdampak pada sejumlah kerusakan. Fakta di Balik Gempa M 6,4 yang Guncang Bantul, Alarm Megathrust?
Karena itulah, masih kata Hasto, partainya akan berkonsultasi dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowo X, hingga tokoh NU dan Muhammadiyah, sebelum membuat keputusan.
"Kami mendengarkan masukan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, kami dengarkan masukannya dengan baik, termasuk aspirasi dari kader partai," kata Hasto usai membuka Rapat Kerja Daerah DPC PDIP Bantul, Yogyakarta, Minggu (24/11/2019).
Menurut Hasto, partai memiliki kebijakan terbuka dalam menentukan calon-calon kepala daerah yang diusung di pilkada. "Namun partai juga punya kebijakan memprioritaskan kader sendiri," jelas Hasto.
PDIP menyadari bahwa, lanjut Hasto, pilkada adalah pemilu rakyat, dalam artian rakyat berdaulat dalam menentukan, maka partai akan mendengarkan aspirasi rakyat.
Semisal, jika elektabilitas kader rendah karena dianggap belum mampu membawa perubahan, maka partai akan mencari yang terbaik. Calon dari eksternal bisa saja dipertimbangkan. Namun harus dipastikan akar nasionalisnya, komitmen dengan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, dan wajib ikut sekolah partai.
"Mari kita lihat dan dengarkan suara rakyat untuk menemukan calon pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat di Bantul. Kalau langkah dan hati kita menyatu dengan rakyat, maka kita akan menemukan calon pemimpin yang akan dipilih rakyat," ungkap Hasto.
Bahkan, dia menegaskan, untuk nama-nama sudah mengerucut. "Nama-nama sudah mengerucut berdasarkan dari laporan DPD PDI Perjuangan Yogyakarta," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PDIP Tolak Usulan Jabatan Presiden Jadi 3 Periode
Kunjungi Museum Gajah, Hasto Kenang Pengabdian Megawati saat Jadi Relawan
PDIP Soal Gaji Stafsus Milenial Jokowi Rp51 Juta: Kami Lihat Dedikasi untuk Negara
PDIP Ikhlaskan Ahok untuk Pertamina
Dilirik Gerindra dan PKS, Gibran Tetap Setia Tunggu PDIP di Pilkada Solo