Pilkada serentak, Mendagri sebut daerah bisa pakai dana hibah APBD

Kemendagri berjanji menerbitkan payung hukum agar kepala daerah tidak bermasalah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran daerah untuk persiapan Pilkada serentak. Sebab, setiap daerah mempunyai anggaran yang berbeda.

"Kami memberikan payung hukum kemudian telah berbicara pada Kemenkeu dan KPU. Ada tanggung jawab kepala daerah dari 269 pilkada ini untuk secara mandiri melakukan Pilkada dengan anggaran daerah," kata Tjahjo di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/4).

Dia menyatakan daerah yang belum mendapatkan anggaran Pilkada serentak dapat menggunakan dana hibah dari APBD setempat

"Yang penting Kemendagri memberikan payung hukum sehingga kepala daerah nantinya tidak akan permasalahan hukum di kemudian hari," ujarnya.

Lanjut dia, pihaknya optimis KPU tak akan menunda Pilkada serentak yang sudah diagendakan pada Desember mendatang. Sebab, sejumlah daerah sudah siap melaksanakan Pilkada serentak.

"Pilkada serentak masih cukup lama, sambil jalan saling melengkapi," tukasnya.

Diketahui, Jayapura, Pekalongan, dan Majene menginginkan anggaran Pilkada dibebankan kepada pemerintah pusat. Sementara, KPU mencatat ada enam daerah lagi yang belum melaporkan dokumen penganggaran Pilkada dan 63 daerah juga belum disetujui dokumen penganggarannya oleh Pemda setempat.

Baca juga:
Kampanye pilbup Sukoharjo, KPU gelontor anggaran Rp 4,2 miliar
Mendagri minta Golkar dan PPP sudahi konflik jelang Pilkada serentak
Gelar Pilkada serentak, KPU tegaskan tak urusi kisruh Golkar & PPP
Pukul gong, Ketua KPU resmikan Pilkada Serentak
KPU mulai tahapan pilkada serentak 2015, Juli pendaftaran calon
Ini syarat menjadi calon kepala daerah independen
Mendagri sebut masih ada daerah tawar menawar soal anggaran pilkada