Pimpinan DPR Minta Fraksi Dorong Anggota Segera Lapor LHKPN ke KPK
Sebanyak 239 anggota DPR RI belum mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta ketua fraksi-fraksi partai politik di DPR segera menyampaikan kepada anggotanya untuk melapor LHKPN ke KPK.
Sebanyak 239 anggota DPR RI belum mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta ketua fraksi-fraksi partai politik di DPR segera menyampaikan kepada anggotanya untuk melapor LHKPN ke KPK.
"Ya bahwa ada sebagian anggota DPR yang belum memasukan LHKPN melalui rapim yang sudah diadakan kemarin, tapi belum sempat dibamuskan. Kita akan minta kepada ketua-ketua fraksi untuk menyampaikan kepada para anggotanya untuk segera memasukan LHKPN," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/9).
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Kenapa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
Dasco beralasan, penyebab banyaknya wakil rakyat tidak melaporkan LHKPN,
karena pandemi. Sebab, para staf wakil rakyat yang membantu mereka sedang bekerja di rumah.
"Kalau beberapa yang kemarin sudah menyampaikan ke kita LHKPN itu harus dimasukkan pada saat pandemi," kata Dasco.
"Mereka (anggota DPR) biasanya dibantu TA oleh staf, nah kita kan WFH semua, sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH," ucap Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Untuk diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri mencatat bahwa 239 anggota DPR RI belum mengirimkan LHKPN ke KPK. Sejauh ini baru 330 dari 569 anggota Dewan yang menyetorkan LHKPN.
"Ketaatan dan kepatuhan pembuatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara masih menjadi perhatian kita yang serius karena tercatat dari kewajiban laporan 569 (anggota DPR). Sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239 atau tingkat persentase laporan baru 58 persen," kata Firli dalam diskusi daring di Youtube, Selasa (7/9).
Firli pun terus mengimbau agar anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya segera membuat laporan. Salah satu tujuannya untuk pengendalian agar terhindar dari praktik korupsi.
Baca juga:
Cerita Ganjar 'Tahan' Anggota DPRD Jateng untuk Buat LHKPN dalam Sehari
KPK: 70 Persen Pejabat Negara Alami Kenaikan Harta Kekayaan Selama Pandemi
KPK: 95% Data LHKPN Tak Akurat, Banyak Harta Pejabat Negara Belum Dilaporkan
Ketua MPR Usul Penyelenggara Negara Tak Patuh LHKPN Diberi Sanksi
KPK Catat Ada 6 DPRD Tingkat Kepatuhan Serahkan LHKPN di Bawah 75%, Termasuk DKI
Rencana Aturan Baru, Anak dan Cucu BUMN Bakal Wajib Lapor LHKPN