Pimpinan DPR Minta Pemda Kooperatif dan Dukung Kebijakan PPKM Jawa-Bali
Pemda juga harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian guna meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021 merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.
"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM, sehingga PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/1) seperti dilansir Antara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
Dia meminta Pemda wajib kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut. Azis meminta Pemda harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian guna meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.
"Pastikan masyarakat menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," ujarnya.
Dia menjelaskan vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia dan tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI.
Menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah sehingga PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.
"Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi, semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat segera menekan lonjakan kasus Covid-19," katanya.
Baca juga:
Menparekraf Sandiaga Siapkan Hotel untuk Isolasi Mandiri Selama Masa PPKM Jawa-Bali
Polri Terbitkan Surat Telegram untuk Dukung Pelaksanaan PSBB Jawa-Bali
Satgas Covid-19 Tegaskan PSBB Jawa-Bali Agar Masyarakat Kembali Produktif dan Aman
Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Pangan Selama PPKM Jawa-Bali
Satgas Covid-19 Tegaskan Kebijakan PPKM Bersifat Wajib, Daerah Tidak Boleh Menolak
PPKM Akan Diterapkan untuk Batasi Kegiatan Warga Ibu Kota