Pimpinan MPR Minta PPKM Level 3 saat Nataru Juga Batasi Mobilitas Lintas Negara
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendukung langkah pemerintah menetapkan PPKM level 3 secara nasional selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Langkah ini dinilai perlu untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendukung langkah pemerintah menetapkan PPKM level 3 secara nasional selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Langkah ini dinilai perlu untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
"Dalam mengantisipasi ledakan Covid-19 di Tanah Air, berbagai strategi pengendalian harus dilakukan. Penyesuaian level PPKM jelang libur Natal dan Tahun Baru adalah langkah yang strategis," kata Lestari dalam keterangannya dikutip Jumat (19/11).
-
Apa yang dirayakan pada Hari Lahir Persandian Nasional? Hari Persandian Nasional adalah peringatan yang diadakan setiap tanggal 4 April di Indonesia.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan Bintang Pratama lahir? Anak Dari Pernikahan Pertama Bintang adalah anak sulung Hengky dari pernikahan dengan Christy Jusung pada 2008.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Lestari berharap kebijakan PPKM level 3 dibarengi dengan pembatasan mobilitas lintas batas negara. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi ledakan kasus Covid-19 akibat varian delta plus di Eropa dan negara tetangga.
"Kebijakan PPKM level 3 diharapkan juga diberlakukan terhadap mobilitas manusia lintas batas negara, dengan mempertimbangkan masih terjadinya ledakan kasus positif Covid-19 varian delta plus di Eropa dan sejumlah negara tetangga," ujar politikus NasDem ini.
Penyesuaian level PPKM di akhir tahun dinilai sebagai langkah strategis untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di dalam negeri. Dalam catatan WHO, ada kenaikan mobilitas masyarakat di Indonesia khususnya wilayah Jawa dan Bali.
"Berdasarkan catatan WHO, peningkatan terjadi di wilayah Jawa Barat, Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. WHO mencatat, kenaikan mobilitas terjadi seperti sebelum pandemi," kata Lestari.
Respons pemerintah mengambil langkah strategis meningkatkan level PPKM patut didukung seluruh lapisan masyarakat. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, di satu sisi peningkatan mobilitas masyarakat memang berpotensi menggerakkan roda perekonomian.
"Di sisi lain, upaya pengendalian Covid-19 yang terukur dan disiplin masih sangat diperlukan karena obat Covid-19 belum ada dan vaksinasi belum merata di Tanah Air," ujarnya.
"Kondisi tersebut, menuntut kita untuk bersama-sama mengedepankan sikap kehati-hatian agar lonjakan kasus positif Covid-19 tidak terjadi lagi," pungkasnya.
Baca juga:
Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan Strategi Antisipasi Potensi Lonjakan Kasus Covid-19
Ridwan Kamil Dukung PPKM Level 3 di Tahun Baru: Jangan Sampai Covid-19 Naik Lagi
Pemprov DKI Siap Dukung Aturan PPKM Level 3 saat Libur Natal dan Tahun Baru
PBNU akan Sesuaikan Jadwal Muktamar dengan Aturan PPKM saat Libur Tahun Baru
Pengusaha Mal Nilai Penerapan PPKM Level 3 Akhir Tahun Tak akan Efektif
PPKM Level 3 Diterapkan di Libur AKhir Tahun, Tingkat Pemesanan Hotel Makin Sepi
Ketua DPR: Hindari Dulu Berpesta dan Berkerumun saat Libur Tahun Baru