PKS Tegaskan RUU Penghapusan Pajak motor Bukan Untuk Dongkrak Elektabilitas
Partai Keadilan Sejahtera menegaskan wacana memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor bukan upaya menaikkan elektabilitas di pemilu 2019.
Partai Keadilan Sejahtera menegaskan wacana memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor bukan upaya menaikkan elektabilitas di pemilu 2019. Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin mengatakan rencana itu untuk mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat.
Rencana PKS membebaskan pajak motor dan juga memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup sempat mendapatkan kritik dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menyebut wacana itu hanya untuk kepentingan elektoral PKS pada pemilu 2019.
-
Kapan lelang motor Omesh berakhir? Setelah nungguin sekitar 4 hari, akhirnya ada yang menang lelang dengan harga Rp 300 juta.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan Pegi Setiawan menerima hadiah sepeda motor? Pegi menerima langsung sepeda motor yang diberikan pada Minggu (14/7).
-
Kapan Jalur Pantura Jawa Barat mulai ramai pemudik motor? Sudah Ada Beberapa yang Mudik Saat kreator tersebut melalui Jalur Pantura, beberapa pemudik mulai terlihat di satu pekan jelang lebaran. Mereka sudah mulai pulang ke kampung halaman denga menggunakan sepeda motor.
-
Kapan razia terhadap PPKS dilakukan? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
"Ini bukan soal kepentingan elektoral kok. Janji itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial," kata Suhud di Jakarta, Selasa (11/12).
Suhud menilai, selama sistem transportasi publik masih belum optimal, masyarakat akan tetap menjadikan sepeda motor sebagai salah satu alat transportasi alternatif. Sehingga , menurutnya, wajar jika diberi insentif.
"Tentu janji itu akan diapresiasi oleh masyarakat kelas bawah. Karena bagi mereka, sepeda motor merupakan sarana untuk mencari nafkah," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menilai pernyataan Fahri Hamzah hanya mewakili pribadi, tidak mewakili suara partai.
"Harus dibedakan pernyataan perorangan dengan pernyataan yang merupakan kehendak para kader partai," ujar Suhaimi.
Dia mengatakan, para kader partai pasti mendukung kebijakan partainya. Menurut dia, kebijakan tersebut meringankan beban masyarakat, serta merupakan sebuah bentuk bantuan konkret bagi warga.
Sebelumnya, Fahri Hamzah menilai usulan PKS tidak realistis. Serta tidak sesuai dengan hasil survei yang ada.
"Ini juga enggak ada risetnya ini," kata Fahri.
Menurut Fahri, negara maju justru mengurangi keberadaan kendaraan bermotor. Tambahnya, penggunaan sepeda motor juga dianggap tidak aman.
"Beda kalau di negara maju itu kan orang pake jaket dari kulit, pakai helm, itu ketat sekali. Kalau di kita kan, ada bapak-bapak bawa anaknya yang masih bayi muter pakai motor, yang kayak begitu-begitu tuh," ungkapnya.
Karena itu, Fahri menyayangkan usulan penghapusan pajak kendaraan sepeda motor ini hanya untuk menarik suara Pileg 2019. Dia pun menyarankan, seharusnya PKS mengusulkan pembuatan undang-undang tentang perlindungan dan keselamatan pengendara sepeda motor.
Baca juga:
PKS Nilai Prabowo Marah Karena Ingin Media Berlaku Adil
PKS Tegaskan SIM Seumur Hidup & Bebas Pajak Motor Sebagai Gagasan, Bukan Pencitraan
JK Tidak Setuju Dengan Wacana PKS Hapus Pajak Sepeda Motor
PKS akan Hapus Pajak Motor, Gubernur Sumbar Dilema
Janji Hapus Pajak Sepeda Motor, Politisi PKS Klaim Wujud Pro Rakyat
PKS Ingin Hapus Pajak Motor jika Menang Pemilu 2019