Polisi akan Proses Hukum Konsumen yang Gunakan Surat dan Vaksinasi Palsu
Yusri menyebut para konsumen yang menggunakan surat palsu terkait COVID-19 bisa dipersangkakan dengan pasal berlapis.
Polisi mengulimatum masyarakat untuk tidak menggunakan surat keterangan swab antigen, PCR maupun vaksinasi palsu. Bahkan, jerat pidana pun bakal dikenakan bila ada yang kedapatan memakai surat palsu dokumen tersebut.
"Jelas bisa (sanksi pidana), yang mereka gunakan ini palsu untuk perjalanan," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat jumpa pers, di Jakarta Senin (19/7).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
Pasalnya, Yusri menilai para pelaku bisnis dokumen palsu Covid-19 tidak akan ada apabila tak ada konsumen yang mencari hal tersebut. Sehingga dia akan mulai mencari para masyarakat yang berniat dan terbukti menggunakan dokumen palsu tersebut.
"Jadi kami akan lacak semuanya karena dia bisa kita persangkakan di sini," ujarnya.
Bahkan, Yusri menyebut para konsumen yang menggunakan surat palsu terkait COVID-19 bisa dipersangkakan dengan pasal berlapis. Salah satunya, ada Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
"Sama satu lagi di KUHP juga ada Pasal 264 pemalsuan data otentik ini bisa kita jerat," kata dia.
Karena itu, masyarakat diimbau agar tidak menggunakan dokumen palsu dan tidak berpergian. Jika terpaksa harus berpergian diminta ikuti aturan yang ada dan telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Nah ini yang perlu kami sampaikan, sekali lagi stop kami tetap akan lakukan patroli dan tindak tegas. Juga para konsumen- konsumen yang coba, melewati tes," katanya.
Sebelumnya, polisi kembali menangkap dua pelaku pemalsuan dokumen terkait COVID-19 melalui media online. Sehingga, total sudah 6 pelaku yang ditangkap dalam kasus pemalsuan dokumen COVID-19.
"6 yang sudah kami sampaikan. Kemarin ada 4 dan kini ada 2 lagi, karena dengan mudahnya mereka membuat kartu vaksin palsu dan surat antigen palsu, juga beberapa kartu termasuk kartu BPJS, PCR dari berbagai laporan dan rumah sakit yang dimana mereka memasarkannya lewat media sosial dan akun masing-masing yang bersangkutan," ucap Yusri.
Baca juga:
Pria Gunakan PCR Covid-19 Istri Menyamar Pakai Jilbab Saat Terbang Jakarta-Ternate
Palsukan Dokumen Covid-19 dengan Tarif Rp50 Ribu-Rp100 Ribu, 2 Pelaku Ditangkap
Polisi Tegaskan Pemesan Hasil PCR dan Anitgen Covid-19 Palsu juga Bisa Dipidana
Rilis Kasus Pembunuhan Nasabah Bank dan Pemalsuan Dokumen Swab PCR
Sejoli Jadi Pemalsu Hasil Tes PCR Palsu, Ada Konsumen Minta Positif agar Libur Kerja