Polisi Geledah Kantor BPJS Kesehatan di Jakpus Terkait Kasus Kebocoran Data
Dalam penggeledahan tersebut, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan kasus yang saat ini sedang ditangani penyidik tersebut.
Penyidik Bareskrim Polri menggeledah Kantor BPJS Kesehatan yang berada di Jakarta Pusat, pada 8 Juni 2021 lalu. Pemeriksaan kantor BPJS ini dilakukan terkait kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang sempat beredar melalui sejumlah akun media sosial Twitter.
"Telah dilakukan penggeledahan pada tanggal 8, 9 dan 10 Juni 2021 di kantor BPJS Kesehatan terhadap server BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat," kata Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (25/6).
-
Apa saja yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta? Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehata Nasional (JKN), BPJS Kesehatan resmi memperkenalkan inovasi terbaru melalui Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Response (POROS).Kedua inovasi tersebut dirancang untuk memaksimalkan pemberian informasi dan menangani pengaduan peserta di rumah sakit.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Siapa yang bisa memanfaatkan POROS BPJS Kesehatan? "POROS BPJS Kesehatan dapat diakses oleh peserta JKN yang sedang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan melalui x-banner atau poster yang tersedia di area pendaftaran maupun pelayanan," tambah Ghufron.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
Lalu, pada 10 Juni 2021 tim Forensik, disebut Ramadhan, telah melihat secara langsung database BPJS Kesehatan.
"Pada tanggal 10 Juni 2021, Tim Forensik Siber Bareskrim telah melihat secara langsung database BPJS Kesehatan," sebutnya.
Dalam penggeledahan tersebut, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan kasus yang saat ini sedang ditangani penyidik tersebut.
"Telah dilakukan penyitaan dan saat ini masih dilakukan analisa dan pemeriksaan forensik terhadap 2 laptop yang digunakan," ujarnya.
Ramadhan menjelaskan, tak hanya melakukan penggeledahan di Kantor BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat saja. Pihaknya juga mengirimkan surat permohonan penerbitan izin khusus sita geledah ke PN Surabaya.
"Telah dikirimkan via pos Permohonan Penerbitan Izin Khusus Sita Geledah ke PN Surabaya terkait dengan lokasi server DRC BPJS Kesehatan di Kantor PT SIGMA di Surabaya," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan penyidikan online terhadap hal-hal terkait wallet address koin digital/crypto currency.
"Telah dilakukan penyidikan online terhadap hal-hal terkait wallet address koin digital / crypto currency yang diduga milik pelaku (telah ditemukan profile yang diduga sebagai pelaku dari Raid Forum)," ucapnya.
Untuk kasus ini sendiri, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebanyak 14 orang.
"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) orang saksi (1 saksi pelapor Polri, 5 BPJS: 3 BSSN: 5 Vendor)," tutupnya.
Kabar Kebocoran
Sebelumnya, kabar terkait kebocoran data peserta BPJS Kesehatan beredar melalui sejumlah akun media sosial Twitter.
Sejumlah warga net memberikan komentar terkait situasi itu, di antaranya yang dipantau melalui akun @ndagels dan @Br_AM.
Pada akun tersebut diunggah tangkapan layar berisi percakapan oknum yang menjual sekitar 290 juta data penduduk Indonesia yang bersumber dari data situs BPJS Kesehatan.
Komponen yang dijual berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, email, tanggungan, dan lainnya.
Bahkan ada sebagian netizen yang mengecek sampel data yang ditawarkan dan mengklaim bahwa semua komponen sesuai.
Netizen juga mengomentari argumentasi BPJS Kesehatan terkait selisih data peserta yang bocor lebih banyak dari data yang sebenarnya tercatat di BPJS Kesehatan.
"Argumentasi BPJS Kesehatan datanya gak sampe 290 juta, tapi kan ada juga data peserta yang sudah meninggal. Makanya bisa sampe 290 juta," komentar netizen.
(mdk/rhm)